Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kembali mengulang cerita lama yaitu mangkir ketika dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan rapat. Senin (26/8), komisi IX DPR kembali mengadakan rapat membahas nasib karyawan outsourcing di lingkungan perusahaan BUMN. Dalam rapat ini, DPR telah mengundang Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Rapat yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB molor karena dua menteri tersebut tidak hadir. Akhirnya rapat dibuka pukul 15.00 WIB. Ketua pimpinan sidang Komisi IX, Ribka Tjiptaning menyayangkan ketidakhadiran Dahlan untuk membahas masalah yang krusial di Indonesia yaitu tenaga kerja outsourcing.

Ribka bahkan menyentil Dahlan yang ikut dalam konvensi Partai Demokrat. "Bagaimana jadi Presiden persoalan rakyat saja tidak mau hadir seperti ini," katanya ketus.

Dahlan disebut tidak memikirkan nasib sekitar 280.000 orang karyawan outsourcing di perusahaan pelat merah. "Totalnya itu 280 ribu nasib mereka sama di seluruh BUMN. Ada yang outsourcing dari tahun 1983 dan sampai sekarang masih kontrak," kata Ribka.

Menurut Ribka, Dahlan nekat tidak hadir karena merasa dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal masalah ini berkaitan langsung dengan masyarakat.

"Karena dia merasa dekat dengan Presiden SBY, jadi dia ga ada beban moral dengan rakyat. Bebannya hanya dengan SBY," katanya.

Ribka tidak segan-segan akan kembali memanggil paksa dan menyeret Dahlan agar bisa hadir dalam rapat.

Hubungan Dahlan dengan DPR memang tidak berjalan mulus. Bahkan anggota DPR komisi VI yang membidangi BUMN, institusi pimpinan Dahlan, menegur Dahlan karena dinilai telah membuat wibawa DPR jatuh.

Anggota Komisi VI DPR, Daniel Lumban Tobing, mengatakan aksi Dahlan yang kerap mangkir dari undangan rapat selain dengan komisi VI serta kasus laporan adanya oknum DPR pemalak BUMN, membuat lembaga tersebut menjadi tidak terhormat di mata masyarakat.

Aksi Dahlan mangkir rapat bersama DPR tidak hanya terjadi kemarin saja. Pada rapat bersama komisi VII mengenai temuan BPK tentang inefisiensi PLN tahun 2009 - 2010 yang berpotensi merugikan negara Rp 37 triliun atau saat PLN berada di bawah kepemimpinannya.

Pertama kali ketidakhadiran Dahlan di komisi bidang energi tersebut terjadi pada medio Oktober tahun lalu. Kala itu Dahlan mengaku sibuk kunjungan ke beberapa daerah salah satunya Jambi. Kedua, pada Desember masih di tahun lalu. Kembali Dahlan beralasan dia memiliki agenda rapat bersama Presiden SBY yang menurutnya lebih penting.

"Saya tadi datang (ke DPR), cuma ada ratas. Dan Anda lihat pentingnya begini sampai jam sekian baru selesai. Saya kan bawahan presiden," kata Dahlan di saat ditemui di Kantor Presiden setelahnya.

Ketiga, ialah saat kunjungan ke pabrik kertas PT Leces di Probolinggo keesokan harinya. Terakhir, pada 21 Januari lalu, Dahlan lagi-lagi mangkir rapat dan lebih memilih terbang menuju Desa Bila River Ranch, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi dalam menghadiri acara Berdikari Integrated farm untuk membangun ketahanan pangan.

Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon menyebut Dahlan perlu ke psikiater sebab kelakuannya tersebut.