Dahlan Iskan Soal Pembubaran Kementerian BUMN: Itu Bukan Pemikiran Baru
Merdeka.com - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dalam tata kelola perusahaan pelat merah selama ini. Kata Ahok, lebih baik Kementerian BUMN diganti dengan pembentukan super holding seperti yang dilakukan Pemerintah Singapura melalui Temasek.
Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, pembubaran Kementerian BUMN sebenarnya bukan hal baru. Sejak kepemimpinan Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng keinginan membubarkan kementerian tersebut sudah ada.
"Bahwa BTP mengatakan di video itu seharusnya Kementerian BUMN dibubarkan, itu bukan pemikiran baru. Sejak Tanri Abeng menjadi menteri BUMN yang pertama, pemikiran itu sudah ada. Tanri sudah mengemukakan itu," ujar Dahlan melalui keterangan resminya, Jakarta, Kamis (17/9).
Dahlan mengatakan, yang terbaru dalam video Ahok adalah timeline pembubaran kementerian tersebut. "Yang baru adalah BTP menyebutkan timeline-nya, sebelum Pak Jokowi turun, pola seperti Temasek-nya Singapura sudah terbentuk. Artinya Kementerian BUMN sudah bubar?" katanya.
Menurutnya, selama ini pemikiran pembentukan super holding seperti Temasek tidak pernah mati. Tetapi jalannya sangat lambat, yakni dimulai terlebih dahulu melalui pembentukan holding-holding usaha sejenis dulu. "Itu lah jalan yang dianggap realistis yang hebohnya bisa dikendalikan," jelasnya.
Pembentukan holding bahkan ada dalam setiap kepemimpinan pemerintahan baru. Di periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbentuk holding Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia. Di periode pertama Presiden Jokowi terbentuk holding Perkebunan dan Pertambangan.
Pembentukan holding pertambangan sangat strategis ketika pemerintah mengalihkan Freeport dari perusahaan asing menjadi perusahaan nasional di bawah Kementerian BUMN. Tanpa pembentukan holding pertambangan pengambilalihan Freeport akan terbentur ke soal teknis legalitas korporasi.
"Mungkin di periode kedua Presiden Jokowi ini akan terbentuk holding Energi. PT Pertamina menjadi satu holding dengan PT Gas Negara. Pun itu belum bisa sepenuhnya disebut holding energi. PLN kelihatannya masih di luar holding energi itu," jelasnya.
Melihat dari kondisi tersebut maka tidak mudah membentuk holding seperti yang diributkan oleh Ahok. Setidaknya dibutuhkan 10 periode kepresidenan untuk sampai terbentuk seperti Tamasek.
"Kalau satu masa jabatan presiden bisa melahirkan dua holding, mungkin diperlukan 10 periode kepresidenan. Untuk bisa sampai ke terbentuknya super holding seperti Temasek. Itu pun kalau gelombang politik tidak berubah," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok sudah mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina per tanggal 2 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaEks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAhok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.
Baca SelengkapnyaSurat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSejak 2023, Pertamina bersinergi dengan BRI untuk menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha kepada UMK binaan.
Baca SelengkapnyaAhok memutuskan untuk mundur dari Komut Pertamina untuk berkampanye memenangkan Ganjar-Mahfud
Baca SelengkapnyaBasuki T Purnama membuat keputusan mengejutkan. Ahok mundur sebagai komisaris utama Pertamina per 2 Februari 2024.
Baca Selengkapnya