Dahlan Iskan lawan DPR belum tuntas
Merdeka.com - Perseteruan antara Komisi Energi DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, tampaknya terus berlanjut. Untuk kesekian kalinya sejak dipanggil pertengahan tahun lalu, mantan Dirut PLN ini mangkir dari panggilan DPR.
DPR ngotot minta Dahlan menjelaskan terkait inefisiensi PLN, saat dirinya menjabat perusahaan setrum tersebut. Paling tidak dari catatan merdeka.com, dari 6 kali panggilan hanya dua kali Dahlan hadir di Komisi Energi DPR. Itu pun Dahlan sempat disindir ketika memasukkan botol air mineral saat rapat ke dalam tubuhnya.
Wakil Ketua Umum Komisi VII Effendi Simbolon menegaskan pihaknya tidak ingin menuduh mantan Dirut PLN tersebut melakukan inefisiensi. DPR hanya menginginkan klarifikasi atas terjadinya inefisiensi tersebut. "Hanya untuk klarifikasi, bukan menyangka. Jadi (Dahlan) tidak perlu takut," ujar dia dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/2).
Pihaknya, kata Effendi hanya ingin mengklarifikasikan kerugian negara yang terjadi pada PLN dalam kurun waktu dua tahun yang terjadi saat Dahlan menjadi Dirut PLN. "Kerugian terjadi selama kurun waktu dua sampai tiga tahun ini," tegas dia.
DPR akan terus memanggil Dahlan Iskan, sampai CEO Jawa Pos ini menjelaskan temuan BPK tersebut secara detail hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut terjadinya inefisiensi dalam tubuh PLN sebesar Rp 37 triliun.
"DPR hanya ingin tahu dari penjelasan orang yang di audit BPK, hanya ini yang ingin DPR ketahui," ujar Anggota DPR Satya W Yudha.
Atas seringnya panggilan tersebut, Dahlan berseloroh hasil audit BPK perihal kerugian PLN justru kurang besar. "(Kerugian) Rp 37 triliun kurang besar, mungkin seharusnya lebih dari Rp 100 trilliun," ujarnya.
Dahlan pun sempat menegaskan dirinya terlalu sibuk untuk hadir di DPR, karena padatnya agenda kerja dan kunjungan presiden yang mengharuskan dirinya ikut.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPihak SYL Minta Polisi Tahan Firli Bahuri, Ini Alasannya
Menurut dia, Firli tidak memiliki alasan lagi absen pemeriksaan sebagai tersangka besok.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaOJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan
Purbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca SelengkapnyaPolisi Mulai Usut Kasus Kebocoran Dokumen DJKA yang Dibawa Firli Bahuri, Pelapor Diperiksa
Edy selaku pelapor berharap penyidik segera memeriksa Firli Bahuri bersama pengacaranya, Ian Iskandar selaku terlapor dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca Selengkapnya