Merdeka.com - Pemerintah sudah resmi membubarkan anak usaha PT Pertamina yakni PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Beragam alasan dijadikan pertimbangan pemerintah melikuidasi perusahaan yang selama ini disebut-sebut sebagai sarang mafia migas tersebut.

Upaya membubarkan Petral sudah lama diwacanakan, namun selalu gagal. Saat 2006 sempat direncanakan membubarkan Petral, namun gagal. Hal serupa juga terjadi saat Dahlan Iskan memimpin Kementerian BUMN.

Tidak heran jika selama ini upaya membubarkan Petral selalu menemui jalan buntu. Banyak usulan perbaikan yang 'mati' di tingkat pemangku kepentingan.

"Dulu Pak Dahlan mau bubarkan Petral, tapi ada kekuatan besar. Yang ada Pak Dahlan bilang, tiga kali dipanggil SBY (Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono)," ujar Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, dan Sewatama.

Sebelum ditunjuk menjadi Menteri ESDM, Sudirman Said mengaku selalu ditanya Presiden Joko Widodo terkait keberadaan Petral dan sepak terjangnya.

"Sebelum ditunjuk sebagai menteri, Pak Presiden dulu banyak bertanya soal ini, termasuk Petral. Saya menjelaskan, Pertamina banyak sebenarnya banyak usulan yang mati di Kantor Presiden," ujar Menteri ESDM Sudirman Said.

Akhirnya, Petral berhasil dibubarkan di era Presiden Joko Widodo. Presiden ingin adanya efisiensi dalam pengelolaan migas sekaligus memotong rumor miring perihal mafia migas.

Sudirman Said menuturkan, selama ini biaya impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan Pertamina mencapai USD 150 juta per hari atau Rp 1,7 triliun. Setelah melakukan peninjauan langsung ke markas Petral di Singapura terungkap bahwa ada permainan dalam hal biaya distribusi minyak.

"Misal impor 200 barel per hari. Ini yang menjadi lahan dulu untuk bermain-main. Jadi kita potong agar Pertamina punya ruang yang baik," katanya.