Merdeka.com - Medio 2011 sampai 2014, di bawah komando Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN, perusahaan BUMN dijauhkan dari segala unsur berbau politik. Dahlan menyebutnya program bersih-bersih BUMN. Wajar saja ini menjadi perhatian mengingat selama ini BUMN kerap diidentikkan sebagai mesin ATM untuk kepentingan politik. Beberapa kasus korupsi menyeret petinggi partai dan pejabat BUMN.

Dahlan membentengi perusahaan negara dari campur tangan dan intervensi politik. Sebuah surat perintah dikeluarkan. Isinya 12 larangan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN untuk tidak terlibat dalam politik.

Semisal, jelang pemilu 2014 Dahan melarang pegawai dan pejabat turut serta sebagai pelaksana atau menghadiri kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif.

"Masa kepemimpinan Dahlan masih mending, ada kemajuan, setidaknya tidak menjadikan BUMN sebagai sapi perahan," ujar Ketua Serikat Pekerja BUMN, Arif Puyono kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (24/3).