Merdeka.com - Rencana Kementerian Perhubungan menegur maskapai penerbangan Garuda Indonesia lantaran berniat memisahkan kembali passenger service charge (PSC) atau yang lebih dikenal airport tax dari tiket, membuat Menteri BUMN Dahlan Iskan bertanya-tanya.

Menurut Dahlan, tidak adil jika Garuda yang ditegur sementara maskapai lain yang tidak menerapkan kebijakan penggabungan airport tax ke tiket justru tidak diberi peringatan oleh Kementerian Perhubungan.

Padahal, semua maskapai penerbangan harus menerapkan penggabungan airport tax ke dalam harga tiket terhitung mulai September tahun lalu.

"Mereka (maskapai penerbangan lain) tidak dikenakan sanksi. Ya tegur saja (Garuda) tapi kenapa yang lain tidak ditegur?" ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9).

Dahlan menceritakan, selama ini Garuda telah menjalankan kebijakan pemerintah menggabungkan airport tax ke dalam harga tiket. Kebijakan ini dijalankan agar lebih efisien dan sistem yang digunakan tidak tertinggal dari negara maju.

"Jadi selama ini saya sudah minta agar Garuda melakukan apa yang dilakukan negara maju di luar negeri. Supaya jangan kelihatan di bandara itu seperti di negara yang primitif, terlalu banyak loket, terlalu banyak bayar. Sehingga saya minta waktu itu Garuda agar menyatukan airport fee nya dengan tiket," jelas dia.

Namun ternyata pada implementasinya, Garuda ternyata harus menelan kerugian. Salah satunya karena kebijakan ini tidak diterapkan maskapai lain. "Saya tidak bisa mengharuskan penerbangan lain itu. Yang bisa mengharuskan adalah kementerian perhubungan," ungkapnya.

Dahlan menuturkan, dengan kondisi itu wajar jika Garuda berencana kembali memisahkan airport tax dari harga tiket. Mantan Dirut PLN ini mengaku tidak bisa mencegah Garuda menjalankan rencana itu.

"Garuda tentu tidak mau ruginya lebih besar lagi. Ya saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau saya memaksa Garuda untuk tetap menyatukan airport fee nya dan tiketnya, sementara perusahaan lain tidak melakukan itu ya berarti saya mempersusah Garuda," ucapnya.

Sebelumnya, Rencana maskapai penerbangan Garuda Indonesia kembali memisahkan passenger service charge (PSC) atau yang lebih dikenal airport tax dari tiket menuai kontroversi. Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan tinggal diam jika Garuda benar-benar menerapkan rencana itu.

"Nanti kita tegur Garudanya," ujar Direktur Angkutan Udara Dirjen Perhubungan, Djoko Murjatmodjo di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (25/9).

Selama ini, Garuda Indonesia sudah menjalankan kebijakan penggabungan airport tax dengan tiket. Namun, rencana pemisahan kembali bakal dijalankan seiring habisnya masa berlaku kontrak kerjasama pengutipan PSC pada 30 September 2014. Kementerian Perhubungan mengaku belum mengetahui rencana itu.

"Kita juga belum dapet informasi resmi, saya baru baca di cek in counter tadi pagi," singkatnya.

Hanya saja, pihaknya menyayangkan jika Garuda Indonesia benar-benar menerapkan kebijakan itu. "Kalau uji coba kan sayang, mengapa nggak diteruskan?" tanya dia.