Merdeka.com - Keberhasilan program Kartu Prakerja di Indonesia mencuri perhatian dunia, termasuk pemerintah Belanda. Program kartu prakerja dinilai bisa menjadi percontohan dan diterapkan di negara-negara berkembang lainnya.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Temu Raya Alumni Program Kartu Prakerja bersama Presiden RI Joko Widodo, yang dilaksanakan Hybrid, di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jumat (17/6).

"Dalam pertemuan di Davos menteri dari Belanda dengan perdana menteri juga mengatakan bahwa kartu prakerja bisa direplikasi di negara-negara berkembang yang lain bapak presiden," kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyebut bahwa program kartu prakerja adalah salah satu program Government to people (G2P) yang paling masif ada dibandingkan di negara lain.

Airlangga juga melaporkan kepada Presiden, dalam pertemuan UNESCO di Marrakesh, program kartu prakerja dipilih sebagai program yang digunakan untuk menghadapi tantangan the future of work yang terkait dengan transformasi digital, green ekonomi yang membutuhkan tenaga adult lifelong learning.

"Dari hampir seluruh negara yang memaparkan yang paling siap dan sudah operasional dari Indonesia melalui kartu prakerja," ujarnya.

Dua Tahun Pelaksanaan

Selama dua tahun pelaksanaannya, program kartu prakerja saat ini telah mencapai gelombang ke-32 dan memiliki lebih dari 12,8 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia, dan 95 persen telah menerima insentif.

Dari data yang tercatat, penerima kartu prakerja 56 persen tinggal di desa, 49 persen adalah perempuan dan sekitar 3 persen adalah penyandang disabilitas.

Menurut Menko Airlangga, keberhasilan program kartu prakerja adalah menggabungkan supply dan demand, sehingga seluruhnya dibentuk dalam ekosistem yang terus bergerak secara dinamis menggunakan database dan AI.

"Juga berterima kasih kepada mitra dari Bank BNI 46 Pak Presiden. Seluruhnya ini ekosistem yang bergabung dengan BNI 46. Kartu pra kerja didukung oleh 171 lembaga pelatihan, 6 platform digital, 6 mitra pembayaran, 3 portal kerja dan 8 perguruan tinggi sebagai penilai dan pemantau," ujarnya.

Selain itu, pasar yang dibentuk dari pelatihan prakerja selama 2 tahun adalah pasar pelatihan yang nilainya sekitar Rp6 triliun selama 1 tahun. Sebelum kartu prakerja muncul, pasar ini kosong tidak ada yang menangani digital education.

Lanjutnya, dari yang mengikuti prakerja 30 persen yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, dan 90 persen itu peningkatan kompetensi produktivitas dan meningkatkan daya saing.

Kemudian, 66 persen menggunakan sertifikasi pra kerja untuk mendapatkan pekerjaan, 27 persen dari penerima belum pernah punya rekening bank, tetapi 27 persen Itu memilih menggunakan e-wallet, sehingga ini menjadi bagian dari program inklusi keuangan.

"Dari bantuan dana yang diberikan Rp600.000 untuk 4 bulan, 92 persen untuk membeli pangan dan 70 persen untuk modal usaha," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com