Curhat Menkeu Sri Mulyani Saat Swasta Enggan Danai Penelitian di Indonesia
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan tahun ini pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp35,7 triliun untuk riset atau penelitian. Dana tersebut naik jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya sekitar Rp24,9 triliun.
"Tahun 2019 alokasi anggaran riset kita Rp35,7 Triliun, naik jika dibandingkan dengan tahun 2017 sekitar Rp24,9 triliun," ujar Menteri Sri Mulyani di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (31/7).
Menteri Sri Mulyani mengatakan, pengalokasian dana penelitian mayoritas berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, peran swasta masih tergolong kecil yaitu sekitar 10 persen.
"Dalam konteks Indonesia dengan anggaran yang tadi, kita dihadapkan pada desain tata kelolanya. Riset itu sangat didominasi oleh pemerintah. 66 persen dari total belanja penelitian itu dari pemerintah. Swasta hanya 10 persen," jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, pelibatan swasta dalam mengadakan lebih banyak riset sudah dimunculkan sejak 10 tahun lalu dengan pemberian insentif. Namun, insentif ini masih banyak dikeluhkan karena pengurusan yang dianggap cukup ribet.
"Swasta bilang, prosesnya rese. Terlalu banyak rambu-rambunya. Akhirnya 10 tahun terakhir tidak terlalu berdampak. Walaupun sudah dimunculkan semenjak lebih dari 10 tahun yang lalu, itu tidak menimbulkan dampak. Sangat kecil swasta yang menganggap berharga untuk melakukan riset karena itu bisa dikurangkan dari pajaknya," jelasnya.
Untuk menggaet lebih banyak peran dari swasta, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyiapkan berbagai insentif berupa diskon pajak. Salah satu yang dipangkas adalah cara pemberian insentif yang disesuaikan dengan besaran investasi yang ditanamkan oleh investor.
"Sehingga sekarang berdasarkan PP 45 2019 yang tadi disebutkan, sekarang kamu boleh double deduction bahkan bahkan bisa triple deduction untuk masalah riset (penelitian) inovasi dan bahkan kita memberikan insentif untuk pelatihan vokasi," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terungkap, Begini Isi Surat Edaran Sri Mulyani Blokir Belanja Pemerintah Senilai Rp50,1 Triliun
kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023
"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaPengamat Yakin Sri Mulyani Tak akan Mundur dari Menkeu, Dampaknya Bisa Besar
Isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya โdigorengโ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Siapkan Anggaran Rp11,2 Triliun untuk BLT Pangan Periode Januari-Maret 2024
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaTahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaKemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca Selengkapnya