Merdeka.com - Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) buka suara terkait viralnya thread di akun media sosial twitter @digeeembok. Seperti diketahui Vice President Cabin Crew PT Garuda Indonesia Roni Eka Mirsa telah melaporkan akun tersebut ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Saya kira kita harus akui republik kita ini penuh dengan akun-akun yang punya gaya bekerja seperti itu," kata Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Tomy Tampatty, di Resto Pulau Dua, Jakarta, Kamis (12/12).

Adapun thread tersebut diantaranya berisi isu perselingkuhan dan praktik prostitusi di dalam Garuda Indonesia.

Dia menegaskan serikat tidak terpengaruh dengan hebohnya isu yang diceritakan oleh akun tersebut. Sebab, menurutnya, masyarakat sudah dapat memberi penilaian sendiri.

"Kami yakin dan percaya, masyarakat memahami ada apa yang bermain di belakang layar. Kami tidak terpengaruh itu, Kami konsen bekerja. Itu tugas dan tanggung jawab kami terhadap kelangsungan Garuda Indonesia yang notabenenya milik kita bersama," ujarnya.

Selain itu, kata dia, hal seperti itu lumrah terjadi. Di mana, ada seseorang yang ingin dimatikan karakternya dengan cara seperti itu. "Cercaan atau fitnah kan sudah biasa juga. Tahu-tahu seseorang dimatikan karakternya dengan cara seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak saat ini untuk lebih memilih fokus pada penyelamatan perusahaan. "Maka dari itu saya mengajak semua pihak marilah kita jaga bersama Garuda. Kita nyatakan bahwa kita lebih konsen kepada penyelamatan Garuda," ujarnya.

Dia juga menyatakan serikat tidak akan menutupi sesuatu. Dan akan selalu kritis dan terbuka terhadap Kementerian BUMN. "Terkait dengan cuitan-cuitan seperti itu kami harapkan marilah kita melihat Garuda nya, karena itu akan berdampak juga terhadap reputasi Garuda. Tapi kami tetap solid di dalam," tutupnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno Hatta, AKP Alexander Yurikho mengaku telah memeriksa Vice President Cabin Crew PT Garuda Indonesia Roni Eka Mirsa. Pemeriksaan ini untuk menindaklanjuti aduan dibuat Roni Eka Mirsa terhadap Akun media sosial @digeeembok.

"Betul sudah kami mintai klarifikasi," kata Alexander kepada Liputan6.com.

Alex menyebut, Roni Eka Mirsa dimintai keterangan pada Senin 9 Desember 2019 kemarin. "Dalam ranah penyidikan dulu kami periksa dulu dari sisi pelapornya," ucap dia.

Hingga kini pihak kepolisian masih memproses laporan terkait Garuda Indonesia tersebut. Alex mengatakan, tak menutup kemungkinan akan memanggil saksi lainnya. "Laporan kan tentang pencemaran nama baik," ucap dia.

Jokowi Sebut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Garuda Urusan Polisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar banyak terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pramugari Garuda Indonesia. Jokowi menyebut masalah ini bukan lagi ranah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melainkan menjadi urusan polisi.

"Itu bukan urusannya BUMN lagi. Udah seperti Itu urusannya polisi," kata Jokowi usai meninjau pembangunan proyek LRT Jabodebek, Kamis (12/11).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya menyinggung soal pelecehan seksual di lingkungan BUMN. Erick memastikan pegawai perempuan di BUMN tidak mengalami pelecehan.

"Ke depan saya rasa nanti awal tahun kita juga akan memastikan 'sexual arrashment' kepada pegawai perempuan di BUMN itu harus benar-benar kita tingkatkan, tidak boleh kaum perempuan itu mohon maaf dijadikan ya hal-hal yang tidak baik lah," kata Erick dikutip Antara, Rabu (11/12).

Erick menyampaikan hal tersebut pasca beredarnya cuitan di Twitter dari akun @digeeembok yang menyebut sejumlah petinggi PT Garuda Indonesia sengaja memanfaatkan para pramugari perusahaan BUMN tersebut.

"Gerombolan Ari Akshara, Heri Akhyar dan Roni Eka Mirsa adalah TRIO LENDIR. Roni Eka Mirsa adalah 'PROVIDER' paham banget manfaatin celah Pramugari untuk jadi santapan direktur atau setoran ke Pejabat," tulis akun @digeeembok.

Akun @digeeembok juga menulis bahwa Vice President (VP) Cabin Crew Garuda Indonesia, Roni Eka Mirsa sebagai germo.

"Saya rasa dominasi di BUMN juga sangat kental dengan pria, kalau ini kan juga bagian dari perlindungan hukum juga buat pegawai pegawai wanita, apalagi kita sekarang banyak sekali menteri-menteri dari wanita," tambah Erick.

Sedangkan pejabat-pejabat yang terbukti melecehkan pegawai perempuan pun bisa saja diberhentikan. "Hukumnya belum ada, tapi kalau di Amerika itu nanti saya pelajarin, bisa diberhentikan, apalagi kalau ada pegawai wanita yang jelas-jelas sudah ada 'sexual harrashment' itu," ungkap Erick.