Core Sebut OJK Dibentuk untuk Pengawasan Industri Jasa Keuangan Terintegrasi

Merdeka.com - Ekonom Center of Reforms on Economic (Core) Piter Abdullah bilang, pengawasan industri jasa keuangan tidak bisa dipisah-pisah. Perlu pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan agar kinerja perusahaan bisa terpantau di satu pintu sehingga bisa meringankan PR pemerintah.

Oleh karenanya sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk, visi utama yang tertanam ialah melakukan pengawasan terintegrasi.

"Pengawasan terintegrasi, pada saat membentuk OJK, itulah yang akan menjadi pekerjaan utama OJK, yang tidak bisa dilakukan apabila pengawasan terpisah-pisah, ada yang di bawah Kemenkeu, Bank Indonesia (BI). Nah ini yang ingin kita perbaiki saat membentuk OJK," kata Piter dalam tayangan virtual, Selasa (15/9).

Senada dengan Piter, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyatakan, dengan pengawasan terintegrasi, tanggung jawab pengawasan tiap entitas perbankan dan non perbankan akan lebih mudah karena berasal dari 1 induk.

"Dengan pengawasan terintegrasi, ada yang bertanggung jawab terhadap entitas di bawahnya. Menurut saya ini bagus karena mitigasi resiko terhadap konglomerasi ini tanggung jawabnya satu, jd tiap entitas tidak tanggung jawab masing-masing," ujar Aviliani.

Oleh karenanya, Aviliani berpendapat bahwa usulan pengembalian fungsi pengawasan perbankan dari OJK ke BI atau pembentukan dewan moneter bukan hal urgent dilakukan saat ini. Jika dalam beberapa opini, BI dianggap tidak turut menciptakan pertumbuhan, harusnya hal itu dinilai dari porsi tugas BI itu sendiri serta porsi tugas lembaga lain.

"Kan bagaimana porsi masing-masing. Independensi menurut saya masih penting. Kalau tidak independen, bahaya karena pemerintahan kan terkait politik, kalau BI masuk peta politik, bahaya," ujarnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com