Selain Indonesia, China Bangun Kereta Cepat di Laos

Sebagai informasi, proyek KCJB sebenarnya dikerjakan bersamaan dengan proyek kereta cepat Laos yang menghubungkan kota-kota Kumnung di tenggara China dengan ibu kota Los, Vientiane. Keduanya sama-sama memulai proyek pada 2016 yang juga turut menggandeng China sebagai partner kerja sama.

Sayangnya, proyek kereta cepat Indonesia yang ditargetkan kelar 2019 harus mundur dua tahun. Kereta tersebut baru selesai 2022 dan dapat beroperasi 2023 mendatang. Sementara itu, Laos sudah lebih dulu rampung di 2021.

Kereta cepat Laos yang beroperasi dengan jarak 414 km hanya bisa melaju pada kecepatan 160 km/jam sehingga bisa dikatakan sebagai kereta semi cepat. Bahkan, model kereta cepat Laos merupakan model kereta yang paling lambat di antara kereta cepat China lainnya garapan China Railway Corporation. Meski begitu, kereta ini memangkas jarak tempuh berdurasi 15 jam menjadi 4 jam.

Sedangkan, kereta cepat Indonesia hasil kolaborasi dengan CRRC Qingdao Sifang yang menempuh jarak 142,3 km dapat melaju hingga kecepatan 350 km/jam. Kecepatan operasional kereta ini dapat memangkas waktu perjalanan dari 3-4 jam menjadi 36-46 menit.

Anggaran Proyek Kereta Cepat Bengkak

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Padahal tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar USD 1,2 miliar dolar AS (sekira Rp18,2 triliun). Atas permintaan tersebut, Luhut merekomendasikan agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

“Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dikutip Rabu (13/4).

Mangkraknya proyek infrastruktur darat ini tak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi sejak saat proyek dimulai. Pertama, pembebasan lahan. Pada kendala pertama ini, initial budget sudah disusun pada tahun 2015, namun pengadaan lahan baru dimulai tahun 2016 sampai dengan 2021. Sehingga ada eskalasi harga sesuai hasil KJPP (kantor jasa penilai publik).

"Jadi perkiraan untuk lahan yang kita bebaskan itu dihitung berdasarkan FS (feasibility study) di tahun 2015, sementara karena ada beberapa kendala pelaksanaan pembebasan lahan baru dimulai tahun 2016-2021 sehingga asumsi-asumsi yang ada di awal itu akhirnya bergerak berubah," ujar Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Jumat (14/4) lalu.

Kedua, pandemi Covid-19. Pada masa tersebut, membuat progres konstruksi menjadi lambat sehingga meningkatkan biaya proyek. Ketiga, kendala geologis menyebabkan penyelesaian tunnel 2 di Purwakarta dan pekerjaan sub-grade memerlukan waktu dan biaya tambahan.

Keempat, perubahan desain mencakup akses jalan Halim Kalimalang, akses jalan di kawasan industri THK, akses jalan di stasiun Tegalluar, pembangunan stasiun LRT Halim, area komersial, stasiun Halim, pembangunan Halim Office, penambahan pekerja OM sesuai studi BRA.

Kelima, perpajakan. Perubahan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. PPN dan PPh atas transaksi pemanfaatan lahan atau hak pakai atas HPL PT PSBI.

Ke enam, kendala cash flow dan budgeting karena tertundanya pemenuhan base equity dari pemegang saham, dan pencairan pinjaman mengakibatkan progres konstruksi melambat sehingga mengakibatkan tambahan financing cost. Terdapat kegiatan yang budgetnya belum dianggarkan budgetnya belum mencukupi timbul penalti atas keterlambatan pembayaran.

Kajian BPKP

Overrun lainnya hasil kajian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu;

1. Adjustment for change in cost USD401,3 juta atau 27,6 persen.

2. Financing Cost USD373,9 juta atau 25 persen.

3. Dampak Pajak atas Pengadaan lahan USD157 juta atau 10,8 persen

4. Pengadaan Lahan dan kompensasi USD91,9 juta atau 6,3 persen

5. Relokasi fasos fasum USD87,2 juta atau 6,02% persen

6. GSM - R Clearance USD77,3 juta atau 5,34% persen

7. PPN USD50,5 juta atau 3,4 persen

8. Aksesibilitas Stasiun USD43 juta atau 3 persen

9. Supply Listrik USD38 juta atau 2,6 persen

10. Biaya Pegawai dan umum USD30,7 juta atau 2,1 persen

11. Persiapan operasi dan pemeliharaan USD27,2 juta atau 1,8 persen

12. Training persiapan operasi dan pemeliharaan USD24,7 atau 1,7 persen

13. variation order USD22,3 juta atau 1,54 persen

14. lain lain USD22,3 juta atau 1,54 persen.

Baca juga:
Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diumumkan Kalau Pembengkakan Biaya Tuntas
Indonesia Mau Utang Rp8 Triliun ke China untuk Biaya Kereta Cepat, tapi Ada Kendala
Megah, Ini Wajah Stasiun Kereta Cepat di Tegalluar yang Masih Dibangun
Penampakan Depo Tegalluar, 'Markas' Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kondisi Terkini Stasiun Karawang Jelang Tes Fungsi Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terus Dikebut Jelang Operasional Agustus