Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf untuk menghindari timbulnya sengketa ke depannya. Menurut laporan yang dia terima, data aset wakaf nasional menunjukkan,dari jumlah tanah wakaf 397.322 persil, baru 60,22 persen atau sekitar 239.279 persil tanah yang sudah bersertifikat.

"Sedangkan 39,78 persennya atau 158.043 persil masih belum bersertifikat," ujarnya dalam Rakornas Badan Wakaf Indonesia, Selasa (30/3).

Dia menjelaskan, tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan sengketa baik dari ahli waris maupun pihak lain, dan bahkan berubah statusnya menjadi bukan wakaf. Dia membeberkan sejumlah kendala sertifikasi tanah wakaf yang dihadapi.

Pertama, minimnya pemahaman nazhir tentang pengamanan aset wakaf. Kedua, prosedur sertifikasi yang masih dirasa menyulitkan dan ketiga, biaya sertifikasi yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Oleh karenanya, Ma'ruf berharap Badan Wakaf Indonesia segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki hal tersebut.

"Khusus mengenai biaya sertifikasi tanah wakaf, saya minta agar forum ini mengusulkan agar pemerintah memberikan pembebasan biaya sebagaimana yang telah diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)," katanya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com