Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan dirinya terus berupaya agar penggunaan uang negara di bidang infrastruktur, khususnya di Kementerian PUPR bisa tercegah dari tindak penyelewengan. Maka dari itu, dia telah meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Basuki mengatakan, dia telah berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK Alexnader Marwata untuk memantau aktivitas pengadaan barang dan jasa atau PBJ.
"Kami terus berusaha, dan kami juga tadi sudah komunikasi di Banten dengan Wakil Ketua KPK. Kami juga menyampaikan tolong kami dibantu untuk bisa melaksanakan PBJ ini lebih baik," ujar Menteri Basuki dalam sesi teleconference, Selasa (24/11).
Dilaporkannya, KPK pun telah siap untuk membantu hal tersebut. "Pasti kita ingin yang lebih baik dan baik ke depan, tidak ingin mundur. Dan beliau (Alexander Marwata) siap untuk membantu kami," sambungnya.
Dalam hal ini, Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR telah memiliki Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa.
Perkuat Kerja Sama
Dia menyampaikan, di tempat tersebut juga ada perwakilan KPK. Kementerian PUPR pun telah membuat surat perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan KPK sebagai tindak lanjutnya.
"Jadi kami tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat, ada 800 lebih satker, ada hampir 3.000 pokja. Jadi saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat (hal yang tidak diinginkan)," ungkap Menteri Basuki.
"Walaupun dalam doa selalu saya sampaikan jangan sampai kami berbuat terpikir atau berbuat tercela membelanjakan uang negara," tegasnya.
Menurut informasinya, pemerintah pada 2021 mendatang akan mengalokasikan anggaran di bidang konstruksi senilai Rp 414 triliun. Dari alokasi tersebut, sekitar 1/3 atau Rp 150 triliun berada di Kementerian PUPR.
"Saya kira ini harus lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan Indonesia. Saya kira ini mungkin pasti bantuan LPJK melalui upaya-upaya manajerial untuk bisa menjadikan PBJ ini lebih baik dan transparan," tukas Menteri Basuki.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
[bim]
Baca juga:
Teknologi Transaksi Tol Non-Tunai Tanpa Sentuh Siap Diterapkan
Cerita Menteri Basuki Gelisah Kerja Online Hingga Curhat ke Menhub Budi
Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 Siap Dukung Arus Mudik Lebaran 2021
Pemerintah Siap Operasikan Tol Layang di Makassar
Kementerian PUPR: 7,61 Persen Rumah Tangga Masih BAB Sembarangan
Irigasi Tersumbat Jadi Kendala Pengembangan Food Estate di Kalteng
Pembangunan 61 Bendungan Rampung di 2024, Produksi Pertanian Bakal Naik 200 Persen
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. ©2020 Merdeka.com/Dwi Aditya Putra
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami