Cegah Korupsi di PUPR, Menteri Basuki Perkuat Kerja Sama dengan KPK

Selasa, 24 November 2020 16:19 Reporter : Merdeka
Cegah Korupsi di PUPR, Menteri Basuki Perkuat Kerja Sama dengan KPK Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. ©2020 Merdeka.com/Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan dirinya terus berupaya agar penggunaan uang negara di bidang infrastruktur, khususnya di Kementerian PUPR bisa tercegah dari tindak penyelewengan. Maka dari itu, dia telah meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Basuki mengatakan, dia telah berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK Alexnader Marwata untuk memantau aktivitas pengadaan barang dan jasa atau PBJ.

"Kami terus berusaha, dan kami juga tadi sudah komunikasi di Banten dengan Wakil Ketua KPK. Kami juga menyampaikan tolong kami dibantu untuk bisa melaksanakan PBJ ini lebih baik," ujar Menteri Basuki dalam sesi teleconference, Selasa (24/11).

Dilaporkannya, KPK pun telah siap untuk membantu hal tersebut. "Pasti kita ingin yang lebih baik dan baik ke depan, tidak ingin mundur. Dan beliau (Alexander Marwata) siap untuk membantu kami," sambungnya.

Dalam hal ini, Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR telah memiliki Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa.

Baca Selanjutnya: Perkuat Kerja Sama...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini