Merdeka.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi guna mengawal kompetisi di industri telekomunikasi. Kasus kartel jasa layanan pesan pendek atau SMS dinilai menjadi momentum menyehatkan persaingan usaha di industri telekomunikasi.

"Kami ingin sinergi antara Kementerian Kominfo dan KPPU dalam mengawal persaingan usaha di industri telekomunikasi," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf, di Jakarta, Rabu (23/3).

KPPU, kata Syarkawi, pernah menangani kartel SMS pada 2007-2008. Kala itu, enam operator telekomunikas menyepakati biaya SMS sekitar Rp 250-Rp 350.

"Kemudian kami hukum dan putusan dikuatkan di Mahkamah Agung. bukan masalah hukum yang mau saya sampaikan tetapi putusan KPPU itu momentum perbaikan di industri telekomunikasi di indonesia, khususnya berbasis telepon genggam," katanya.

Syarkawi berharap kerja sama dengan Kementerian Kominfo bisa berefek pada persaingan sehat industri telekomunikasi.

"Mudah-mudahan kerja sama semakin baik akan mempercepat proses konsolidasi di industri dan akhirnya industri telekomunikasi menjadi efisien dan ujungnya rakyat juga merasakan manfaat," katanya.

"Ini baru kesepakatan yang sifatnya sangat umum. Ke depan kami akan berkunjung balik ke tempat pak Rudiantara untuk mendetailkan persoalan ini sehingga roadmap kerja sama jelas."