Cegah bangkrut, BPJS Kesehatan diminta evaluasi jenis jaminan dan penerima manfaat
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dalam mengatasi defisit keuangan, perlu ada batasan terkait jenis pendanaan atau jaminan yang menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuannya agar BPJS tidak terlalu terbebani secara keuangan.
Penerima manfaat pun, menurutnya, juga mesti diseleksi agar program-program BPJS betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. "Mesti ada batasan koridor yang jelas. Jangan misalnya orang yang mampu masih dihitung kan," tegasnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/8).
Dia menambahkan pemerintah pasti akan memberikan dana talangan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menjelaskan, saat ini besaran dana talangan yang akan diberikan sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan.
"Ya lagi dihitung dengan baik," ungkapnya.
"Karena itu juga dulu mungkin kita kurang teliti melihat itu, akhirnya semua di BPJS, jadi bisa bangkrut nanti," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan membantu menambal defisit BPJS Kesehatan melalui suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden meminta BPJS tidak menaikkan iuran atau mengurangi manfaat bagi peserta.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Petani di Sijunjung Meninggal Tersambar Petir, BPJS Ketenagakerjaan Gerak Cepat Bayarkan Manfaat
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan langsung manfaat berupa santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
Baca SelengkapnyaDirut BPJS Kesehatan Sambangi RS Mata Cicendo Bandung, Pastikan Janji Layanan JKN Bandung
Fokus utama dalam penyelenggaraan Program JKN adalah bagaimana peserta dapat merasakan pelayanan yang optimal.
Baca SelengkapnyaBantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan Pilpres, Relawan 03 Sosialisasikan 21 Program Ganjar-Mahfud MD
Kegiatan ini merangkul sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya100 Km Jalan Jateng Rusak Akibat Banjir Termasuk Demak-Kudus, Perbaikan Dikebut Jelang Mudik
BBPJN mulai memperbaiki kondisi Jalan Pantura Demak-Kudus, yang rusak karena banjir.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca Selengkapnya