Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti keras menentang proyek reklamasi pantai ataupun pulau. Sebab, reklamasi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan berkurangnya kawasan penampungan air.
Setelah pernyataan secara lisan tidak mendapatkan respon, mantan bos Susi Air ini akan mengajukan aturan pelarangan sementara (moratorium) reklamasi pulau ataupun pantai. Rencananya aturan ini akan langsung diajukan kepada Presiden Joko Widodo.
"Diajukan ke Pak Presiden dong. Kan bos saya Pak Presiden," tegasnya di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/9).
Dia mengungkapkan, tidak ada niat apapun dalam rencana moratorium reklamasi ini selain untuk melindungi kawasan laut. Pasalnya, nelayan di pesisir laut Indonesia masih bergantung dengan hasil sumber daya alam laut untuk hidup.
"Kami mengarah ke proteksi wilayah laut, tempat mereka (nelayan) cari makan. Ini kan tidak ada proteksi, untuk menjaga pulau lain tidak bernasib sama ke depan," terangnya.
Demi mematangkan aturan ini, Menteri Susi akan melakukan kajian bersama perguruan tinggi dan Dirjen Tata Ruang Laut agar memastikan aturan ini efektif dan efisien. Dia mengharapkan aturan ini dapat segera disahkan dalam waktu dekat.
"Kalau bisa semakin cepat. Kalau enggak, banyak pantai nantinya hilang," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku belum pernah memberikan izin untuk reklamasi pulau di Utara Jakarta. Tapi ternyata pembangunan Pulau G dari 17 pulau sudah dimulai.
Menteri Susi mengatakan, dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pertemuan tersebut disepakati jika reklamasi dapat dilakukan bilamana ada kawasan yang menjadi tempat penampungan air.
Sehingga luas tampungan yang dibuat harus sama besar dengan reklamasi pulau yang dibangun. Tapi syarat tersebut belum juga dipenuhi oleh pihak pengembang ataupun Pemprov DKI Jakarta.
"Iya (belum memenuhi syarat). Harusnya bendungannya belum ada, jangan dibikin (reklamasi pulau)," tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dia juga mengaku bingung dengan kewenangannya yang diambil Pemda. "Kan udah diterjemahkan masing-masing. KKP punya izin pelaksanaan, tapi apapun suara kita gak digubris. Karena sudah dapat izin dari daerah," ungkapnya.
Mantan Bos Susi Air ini mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai proses pembangunan reklamasi 17 pulau di Utara Jakarta. Tapi dia telah mendapatkan laporan akan adanya pulau yang hilang dan berkurang tanahnya.
"Banten kehilangan lima pulau. Katanya ada pulau hampir tenggelam (di Kepulauan Seribu) karena erosi. Atau karena pasirnya diambil? Saya tidak tahu juga," ujarnya.
Menteri Susi mengaku tidak bisa memberikan penindakan apapun kepada pengembang dan Pemprov DKI Jakarta. "Makanya, impoten," tutupnya. [bim]
Baca juga:
Ahok ngotot soal reklamasi: Dunia ini bukan akuarium
Ahok klaim reklamasi pulau bisa ciptakan habitat baru bagi hewan
Ahok diserang Menteri Susi dan PKS soal reklamasi Teluk Jakarta
PKS tuding Ahok ijon kebijakan dalam reklamasi pantai utara Jakarta
Pulang dari Rotterdam, Ahok pede Port of Jakarta buat Jokowi senang
Aulia Akbar Jelaskan Ide Awal & Maksud dari Logo IKN Nusantara Bertema Pohon Hayat
Sekitar 51 Menit yang laluMenteri ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Alasan Pemerintah Izinkan Ekspor Pasir Laut RI
Sekitar 1 Jam yang laluTernyata Ini Alasan Perusahaan Pilih Lulusan STM Dibanding Lulusan UI
Sekitar 1 Jam yang laluInggris Mau Bikin Pabrik Baterai Kendaraan Listrik di RI, Investasi Capai Rp134,8 T
Sekitar 1 Jam yang laluJumlah Peserta Kartu Prakerja 2023 Didominasi Perempuan
Sekitar 2 Jam yang laluKadin Soal Ekspor Pasir Laut: Cuannya Besar
Sekitar 4 Jam yang laluHarga Ekspor Pasir Laut Pernah Capai Rp26.820 per Meter Kubik di 2002
Sekitar 4 Jam yang laluHarga Minyak Turun di Bawah USD70 per Barel, Terendah dalam Sebulan
Sekitar 5 Jam yang laluPembangunan di Atas Pulau Reklamasi Butuh Biaya Besar
Sekitar 6 Jam yang laluKemenaker: Upah Makan Saat Lembur Tidak Dapat Diuangkan
Sekitar 7 Jam yang laluVolume KA Naik Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Perhatikan Perubahan Jadwal
Sekitar 7 Jam yang laluFantastis, 31 Orang Kaya Dunia Punya Uang Tunai Melebihi Kas Pemerintah AS
Sekitar 8 Jam yang laluFakta Mencengangkan Dibukanya Ekspor Pasir Laut, Termasuk Pulau Kecil RI Bakal Hilang
Sekitar 9 Jam yang laluEkspor Pasir Laut Diizinkan, Penderitaan Masyarakat Pesisir di Depan Mata
Sekitar 10 Jam yang laluLong Weekend, Polisi Terapkan Ganjil Genap di Jalur Puncak Bogor
Sekitar 5 Jam yang laluViral Ibu Hamil 3 Bulan Ngidam Naik Motor Patroli Polisi
Sekitar 8 Jam yang laluInnalillahi Wainnailaihi Rojiun, Jenderal Polri Eks Ajudan Wapres Ma'ruf Amin Berduka
Sekitar 9 Jam yang laluIbu Bhayangkari Berkarier, Pilih Resign Demi Suami Polisi, Kini Sukses Jualan Kue
Sekitar 1 Hari yang laluTerang-terangan Mahfud MD Sebut Ada Pejabat Bekingi Mafia, Singgung Rafael & Sambo
Sekitar 1 Hari yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 1 Hari yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 1 Minggu yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 1 Minggu yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 1 Minggu yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 1 Minggu yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 1 Minggu yang laluFerdy Sambo, Putri Candrawathi dan Kuat Maruf Ajukan Kasasi ke MA
Sekitar 1 Minggu yang laluIntip Liburan Ronny Talapesy Pengacara Bharada E di Luar Negeri, Sosok Istri Disorot
Sekitar 1 Bulan yang laluPermohonan Banding Kandas, Ricky Rizal Tetap Dihukum 13 Tahun Penjara
Sekitar 1 Bulan yang laluFerdy Sambo Tak Hadir di Sidang Putusan Banding Vonis Mati
Sekitar 1 Bulan yang laluSudin KPKP Jakarta Selatan Gelar Vaksin Rabies Gratis untuk Cegah Penyakit Menular
Sekitar 1 Hari yang laluIndonesia Kirim 1,5 Juta Dosis Vaksin Pentavalent untuk Nigeria, Nilainya Rp30 Miliar
Sekitar 2 Hari yang laluFormat Baru Liga 1 Menurut Pengamat: Idealnya 2 Wilayah dan Championship Series Tak Hanya 4 Klub
Sekitar 26 Menit yang laluZainudin Amali soal Kepastian Piala Indonesia: Sedang Kami Bicarakan
Sekitar 56 Menit yang laluAdvertisement
Advertisement
Dicky Budiman
Peneliti dan Praktisi Global Health Security Griffith University AustraliaMemaknai Pencabutan Status Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19
AM Hendropriyono
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami