Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Catatan Lengkap Perjalanan Ekonomi Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Catatan Lengkap Perjalanan Ekonomi Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Jokowi kenalkan wakil menteri kabinet indonesia maju. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis Laporan Tahunan 2020 melalui situs resminya di ksp.go.id pada Selasa (20/10). Laporan ini berisi bagaimana pencapaian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam masa pemerintahan di tahun pertama.

Terutama dalam mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, di mana salah satu arahannya merupakan transformasi ekonomi. Namun demikian, lima arahan strategis tersebut harus digeser terlebih dahulu akibat menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu.

Berdasarkan laporan yang terbit tersebut, pengamat ekonomi dari Institute For Development Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira memaparkan analisanya mengenai masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia selama 1 tahun.

Dalam laporannya, tertulis bahwa kesiapan pemerintah dalam stimulus PEN relatif kecil, yaitu 4,2 persen dari PDB dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia yang mengambil 20,8 persen PDB-nya serta Singapura yang sebanyak 13 persen. Sementara itu, stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12 persen, di mana stimulus untuk korporasi memiliki porsi 2 kalinya, yaitu 24 persen.

"Ada ketimpangan antara kesehatan dan ekonomi. Harusnya, yang lebih besar porsinya adalah anggaran kesehatan. Karena, tidak akan ada pemulihan ekonomi yang cepat tanpa penanganan pandemi yang serius. Sebisa mungkin, stimulus kesehatan harus dinaikkan tahun depan," tutur Bhima saat dihubungi oleh tim Merdeka.com, Selasa (20/10).

Selain itu, keberadaan PHK massal dan dirumahkannya karyawan sudah mencapai 15 juta orang. Berdasarkan survei yang dilakukan Asian Development Bank (ADB), UMKM di Indonesia terus melakukan pengurangan terhadap karyawannya. Hingga sekarang, ada 90 persen UMKM yang membutuhkan bantuan finansial agar usahanya dapat kembali.

Sehingga, Bhima mengatakan bahwa UMKM perlu banyak didorong melalui bantuan modal tunai serta pendampingan. Tujuannya agar program bantuan produktif dapat diarahkan pada UMKM Go Digital. Meski sudah dialokasikan dana sebesar Rp4,2 T, porsi UMKM sejauh ini di platform e-commerce masih lebih sedikit dibanding produk impor.

Turunnya sektor UMKM dan meningkatnya pengangguran erat kaitannya dengan angka kemiskinan yang diperkirakan mencapai lebih dari 12-15 persen karena lahirnya jumlah orang miskin baru. 'Pencapaian' ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat yang akhirnya menyebabkan inflasi yang terlalu rendah. Alhasil, beberapa pengusaha menjual barang lebih rendah dari hasil produksi.

Jika terus menerus terjadi dalam jangka panjang ke depan, setiap produsen berisiko terpukul dengan kerugian bahkan terancam harus menghentikan usahanya. Belum lagi, ini juga dibarengi dengan semakin besarnya ketimpangan di tengah masyarakat, karena orang kaya cenderung memilih untuk menabung uangnya, ketimbang membelanjakannya.

"Harus ada penjagaan daya beli kelas menengah rentan miskin dengan efektivitas program subsidi gaji. Kemudian, turunkan suku bunga lebih cepat agar orang kaya tidak hanya menumpuk aset di bank tapi membelanjakannya. Agar perputaran uang mengalir," ujar Bhima.

Bhima turut menyebutkan bahwa ke depannya pemerintah perlu melakukan pengelolaan utang yang lebih hati-hati. Sebab, Indonesia tercatat menempati urutan ke-7 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN). "Pada tahun ini, pemerintah menerbitkan global bond (surat utang internasional) sebesar USD 4,3 M dan jatuh tempo di 2050. Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang pada generasi di depan," ungkap Bhima dalam analisanya.

Dalam perjalanan ke depan, Bhima memaparkan urgensi yang perlu diperhatikan untuk memajukan laju ekonomi Indonesia. "Dorong belanja produktif, tetap fokus pada kesehatan dan UMKM, serta kelola utang dengan lebih baik dan hati-hati," tutupnya.

Seperti diketahui, transmisi virus yang cepat membuat aktivitas dari sektor ekonomi ikut terhambat. Hal ini dilihat dari melonjaknya angka pengangguran, UMKM yang terpaksa ditutup dan memberikan efek domino bagi laju pendapatan masyarakat sehingga daya beli mereka menurun. Berikut ini adalah beberapa rekapitulasi bagaimana perekonomian Indonesia selama 1 tahun bersama Jokowi-Ma'ruf Amin versi KSP.

Biayai Penanganan Covid-19, Anggaran Negara Direposisi

Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara yang sudah disusun terpaksa harus dikaji ulang karena tidak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan COVID-19. Dalam menaungi perubahan ini, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa UU No. 2 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19.

Kebijakan perubahan anggaran antara lain dengan memberikan defisit mengingat kebutuhan belanja negara untuk menangani COVID-19 meningkat meski pendapatan negara menurun, sehingga besaran defisit APBN sebesar 6,34 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB), lalu alokasi penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 T dengan Rp87,55 T diarahkan ke sektor kesehatan.

Sementara itu, Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (RAPBN) dialokasikan senilai Rp169,7 T, mengingat dampak pandemi yang diprediksi masih terus berjalan hingga 2021.

Tak hanya diarahkan ke sektor kesehatan, Rp695,20 T juga dialirkan ke beberapa sektor, seperti ke perlindungan sosial sebesar Rp203,90 T, Rp120,61 T ke insentif usaha, Rp53,57 T ke pembiayaan kooperasi, Rp123,46 T ke UMKM, dan Rp106,11 T pada sektoral K/L dan Pemda.

Bantuan Langsung Tunai dkk

Mengutip Laporan KSP, berbagai insentif diberikan bagi pengusaha kecil dan menengah. Pinjaman kredit modal kerja disiapkan pemerintah sebesar Rp100 T untuk 5,3 juta penerima. Subsidi bunga pinjaman juga diberikan pada 60,66 Juta penerima bantuan.

Bantuan pemerintah yang disalurkan antara lain dalam bentuk Bansos sembako, bansos tunai, BLT dana desa, insentif tarik listrik, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, BLT Usaha Mikro dan Kecil, Bantuan Pulsa untuk Siswa dan Guru, apresiasi bagi pelaku budaya, insentif bagi industri media, insentif korporasi, dan insentif pajak.

Kontraksi Ekonomi 5,3 Persen

Tidak bisa dipungkiri, pandemi dengan efek dominonya memukul perekonomian Indonesia, bahkan juga seluruh dunia. Pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,3 persen.

Meski angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, COVID-19 telah berdampak pada 3,5 juta pekerja yang harus di-PHK atau dirumahkan, mengakibatkan peningkatan pengangguran di menjadi 26,42 juta orang, yang paling banyak dialami oleh masyarakat perkotaan.

Upaya Membangkitkan UMKM

Menurut laporan KSP, pemerintah melancarkan beberapa inisiatif dalam mempertahankan hidup Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tujuannya agar UMKM dapat hadir sebagai pencipta lapangan kerja, pemerata ekonomi, dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Maka, pemerintah menggelontorkan biaya Rp4,2 Triliun untuk mendanai program UMKM Go Digital. Kementerian Koperasi dan UMKM menargetkan 2 Juta unit UMKM dan IKM dapat digandeng, tetapi per 15 September 2020, UMKM Go Digital sudah dimanfaatkan oleh 1,6 Juta unit UMKM dan IKM.

Reporter Magang: Theniarti Ailin

 

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023

Jokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023

Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).

Baca Selengkapnya
Staf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Staf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Nurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?

Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?

Persiapan pemilu juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dunia Hadapi Perang dan Krisis Ekonomi, Jokowi: Kita Harus Eling Lan Waspodo

Dunia Hadapi Perang dan Krisis Ekonomi, Jokowi: Kita Harus Eling Lan Waspodo

Jokowi menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan antar masyarakat agar Indonesia menjadi negara maju.

Baca Selengkapnya
Paparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100

Paparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100

Dia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024

Terdapat empat aspek yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan.

Baca Selengkapnya
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya
Ekonomi Kaltim Tumbuh 6,22 Persen di 2023, Lebih Tinggi dari Rata-Rata Nasional

Ekonomi Kaltim Tumbuh 6,22 Persen di 2023, Lebih Tinggi dari Rata-Rata Nasional

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didorong oleh capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin Janji Ekonomi Hijau Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Strateginya

Anies-Cak Imin Janji Ekonomi Hijau Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Strateginya

Hal itu bakal diwujudkan jika mereka berhasil menang di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya