Cara pemerintah kurangi utang luar negeri
Merdeka.com - Pemerintah mengklaim program pengurangan utang luar negeri secara bertahap sangat efektif. Caranya adalah dengan menggandeng swasta maupun BUMN membangun infrastruktur komersial seperti dalam rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda atau perluasan Bandar Udara Soekarno-Hatta tanpa membebani APBN lewat subdisi.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pendekatan ini sudah diupayakan melalui beberapa proyek raksasa berorientasi komersial yang menyita perhatian publik.
"Semua yang sudah bisa komersial tidak akan dibiayai negara. Dulu rasanya mau membangun bandara atau pelabuhan tidak bisa tanpa pakai pinjaman luar negeri, sekarang mau bangun Priok silakan BUMN bangun, perluasan Soekarno-Hatta silakan Angkasa Pura bangun. Sehingga kita bisa mengurangi terus utang luar negeri kita," ujarnya selepas memimpin rapat di kantornya, Kamis (4/10).
Pendekatan itu pula menurut Hatta yang mendasari pembangunan Jembatan Selat Sunda, sesuai usulan Tim Tujuh, sepenuhnya mengandalkan sektor swasta.
"Tidak boleh ada jaminan pemerintah, tidak menggunakan APBN, tetap melakukan tender, supaya mengundang yang lain," ujarnya dalam mengomentari skema pembiayaan proyek ambisius itu.
Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2013, pemerintah berencana untuk menarik pinjaman luar negeri untuk pembiayaan sejumlah kegiatan prioritas maupun proyek yang ditargetkan sebesar Rp 39,4 triliun. Proyek prioritas antara lain infrastruktur dan energi.
Proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman senilai Rp 39,4 triliun tersebut antara lain kegiatan prioritas di Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 29,2 triliun, kegiatan yang diterus hibahkan kepada pemerintah daerah Rp 3,2 triliun dan penerusan pinjaman kepada pemda maupun BUMN Rp 6,9 triliun.
Bila skenario itu berjalan, pemerintah menargetkan pemangkasan pinjaman luar negeri sebesar Rp 19,5 triliun pada tahun 2013.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum Menggiurkan Buat Investor
Ekonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun
Pemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.
Baca SelengkapnyaQ&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca SelengkapnyaJenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui
Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaProses Izin Investor Asing Lama, Begini Penjelasan Badan Otorita IKN Nusantara
Terdapat 8 proses yang perlu dilalui oleh investor sebelum memulai berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaKarena Hal Ini, Enam Perusahaan Properti dan Pendidikan Siap Investasi di IKN
Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca Selengkapnya