Merdeka.com - Gubernur DKI Joko Widodo mendukung rencana pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan water harvesting (Pemanenan Air) dalam rangka manajemen resiko sumber daya air di DKI Jakarta. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi krisis air yang semakin mengkhawatirkan khususnya di Jakarta.

Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi mengaku akan membantu kebijakan ini dan pihaknya telah memulai dari dulu seperti relokasi warga Pluit untuk memaksimalkan waduk Pluit. Selain itu, Jokowi juga sudah meminta agar gedung-gedung di Jakarta membuat sumur resapan.

"Kita baru memulai supaya bisa panen air, Pluit itu dalam rangka kesana. Kemudian sumur resapan di gedung biar tidak ada aliran air yang banyak dan terbuang. Yang terlanjur dibuang ke sungai kita tampung ke waduk dan digunakan lagi sebagai air baku," jelas Jokowi ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/5).

Jokowi juga meminta agar semua gedung mempunyai sumur resapan. Gedung yang sudah terlanjur tidak punya harus mencari lahan dan membuat sumur resapan sendiri. Untuk gedung baru yang akan dibangun juga harus menyediakan terlebih dahulu sumur resapan tersebut, jika tidak maka izin pembangunan tidak akan diberikan.

"Gedung harus cari dan buat sumur resapan, kalau belum ada ya buat, gitu gitu aja. Kalau gedung baru tidak ada sumur resapan maka IMB tidak keluar kalau belum buat dan sekarang sudah diimplementasikan dan tidak ada yang membandel. Membuat sumur resapan murah meriah aja, kok sulit," tukas Jokowi.

Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan masalah air adalah masalah utama dalam kehidupan. Pemerintah dan masyarakat harus menjaga keberadaan air dari jumlah maupun kualitas airnya.

"Di sini kan sudah ada deklarasi dua gubernur (DKI dan Jawa Barat) untuk memanen air hujan. Jadi air jangan disia-siakan masuk sungai dan laut. Kita bisa masukan ke dalan sumber resapan. Saya bertanggung jawab dan saya mendukung ini semua," tutupnya singkat.