Merdeka.com - Pemerintah menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar sebesar Rp10 triliun. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp2 triliun, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp3 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, dana yang diberikan tersebut berasal dari uang rakyat yang dihimpun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, dia meminta PNM yang diberikan kepada perusahaan milik negara ini dimanfaatkan dengan optimal untuk kepentingan masyarakat.

"Pagi ini kita lihat Rp10 triliun diberikan, itu angka yang sangat besar untuk APBN kita. Mencari Rp10 triliun itu nggak gampang. Kita berharap tentu dana yang berasal dari uang rakyat bisa menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Sri Mulyani dalam acara: Government Investment for Greener Environment di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12).

Sri Mulyani mengatakan, pemberian PMN sebesar Rp5 triliun untuk PLN ditujukan untuk elektrifikasi desa-desa dan daerah yang belum mendapatkan listrik. Melalui alokasi PMN, pemerintah menguatkan BUMN dan memberikan tantangan kepada BUMN agar berkinerja lebih baik lagi dan mampu mengungkit multiplier effect secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat.

"Kita akan terus-menerus tekun, konsisten, bertahap untuk membangun setiap sudut dan pelosok Indonesia. Karena seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, termasuk listrik. Itulah yang harusnya uang kita digunakan untuk membangun Indonesia berkelanjutan dan berkeadilan," paparnya.

Lebih lanjut, pemberian PMN untuk PT SMF digunakan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pembangunan untuk sektor perumahan, terutama untuk kelompok yang berpendapatan rendah. Sementara, PMN untuk BPDLH dapat dimanfaatkan untuk pendanaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Pemerintah dan BUMN berkomitmen mengelola PMN secara akuntabel dan transparan yang ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Komitmen ini ditunjukkan melalui tata kelola PMN 2022 semakin terjaga dengan adanya Key Performance Indicator (KPI) bagi BUMN yang mendapatkan PMN.

Sampaikan Manfaat Penggunaan PMN

Makanya Sri Mulyani meminta kepada seluruh BUMN, terutama yang mendapatkan PMN, untuk menyampaikan manfaat dari pemberian PMN yang berasal dari APBN yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Karena itu adalah bagian dari akuntabilitas publik. Jangan sampai BUMN menganggap bahwa PMN itu yang memang sudah seharusnya," kata dia.

Sri Mulyani berharap hal ini akan terus menjadi profesionalisme dari para pengelola BUMN, SMV. Sebagai BLU perusahaan negara mengelola resources, sumber daya yang dimiliki negara dan rakyat.

"Jadi kita bertanggung jawab untuk selalu bisa menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan untuk manfaatnya bagi masyarakat dan perekonomian," pungkasnya.