Butuh Omnibus Law, Pemerintah Nilai Iklim Investasi Properti RI Tak Menarik

Rabu, 18 September 2019 12:07 Reporter : Merdeka
Butuh Omnibus Law, Pemerintah Nilai Iklim Investasi Properti RI Tak Menarik Jokowi Bagi Sertifikat Tanah di Pasar Minggu. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengungkapkan skema omnibus law bakal membuat iklim investasi sektor properti lebih baik. Menurutnya, iklim investasi di Indonesia masih tidak menarik dalam persaingan global.

Hal itu terlihat dari adanya 31 perusahaan besar asal China yang ekspansi ke berbagai negara, tapi tidak melirik pasar di Tanah Air.

"Itu menunjukan ada sesuatu yang salah. Maka itu yang sedang dicari pemerintah solusinya. Istilahnya omnibus law, hal-hal yang menghambat investasi akan diperbaiki," jelas dia dalam Rakornas Bidang Properti yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (18/9).

Dia mengatakan, proses perizinan dalam konstruksi bangunan selama ini sebenarnya bisa ditiadakan. Menteri Sofyan menekankan, yang diperlukan adalah keberadaan aturan standar yang wajib dipatuhi dalam proses konstruksi.

"Misalnya, orang mau bikin bangunan. Izin mau bikin 400 m, orang bangun 800 m tidak ada yang peduli. Jadi izin nanti tidak perlu, tapi standarnya. Kalau Anda melakukan sesuai standar, silakan. Tapi kalau tidak, nanti inspektur bangunan yang akan melakukan penertiban," tuturnya.

"Di negara maju kan begitu. Anda boleh bangun apa saja, asal sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai dengan standar, dibongkar, supaya tanggung jawab lebih banyak diberikan kepada masyarakat. Karena izin birokrasi (omnibus law) itu tidak sensitif," dia menandaskan.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com [bim]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini