Merdeka.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan dana talangan kepada pemerintah sebesar Rp3,5 triliun. Adapun dana talangan tersebut nantinya akan digunakan untuk kinerja operasional Perseroan sampai dengan akhir 2020.

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, jika usulan ini diterima oleh DPR, maka pihaknya akan bergegas mengajukan fasilitas pinjaman kepada Kementerian Keuangan dengan syarat-syarat pelunasan ringan dan tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu panjang.

Dalam hal ini, nantinya Kementerian Keuangan yang akan menunjuk lembaga apakah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), maupun Lembaga Penjaminan Infrastruktur Indonesia (LPII) dengan total pendanaan sesuai yang dibutuhkan Perseroan.

"Harapannya bisa diberikan bunga berkisar 2 sampai 3 persen. Jatuh tempo harapan kami 7 tahun," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7).

Dia mengatakan, tenor yang panjang dikarenakan berbagai pertimbangan perusahaan. Di mana saat ini perseroan juga tengah memanfaatkan kredit modal kerja dalam rangka untuk menutup cash flow bunga perbankan rate 6 sampai 6,5 persen per tahun.

Pertimbangan lainnya, juga tercermin dari data pada 2017, di mana Perseroan juga menerbitkan obligasi berjangka waktu lima sampai tujuh tahun. Kemudian di 2019 juga menerbitkan obligasi Rp2 triliun dengan jangka waktu lima sampai tujuh tahun.

"Nah, kenapa kami minta jangka waktu tujuh tahun. Kami sesuaikan dengan profile dari obligasi jatuh tempo. Di mana 2022 ada jatuh tempo, 2024 ada jatuh tempo. Sehingga kami harapkan pelunasan pinjaman Rp3,5 triliun tadi, kami lakukan mulai 2022 dengan pembayaran Rp200 miliar, 2023 Rp300 miliar, 2024 Rp500 miliar, 2025 Rp775 miliar, dan 2026 Rp750 miliar serta yang terakhir 2027 Rp1 triliun. Sehingga jumlah Rp3,5 triliuh tadi akan kami lunasi sampai 2027," tandas dia.

Dampak Pandemi

Sebelumnya, Didiek mengakui pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap kinerja operasional perusahaan hingga akhir tahun. Bahkan arus kas bersih yang berasal dari operasional Perseroan diproyeksikan pada akhir tahun mengalami defisit atau minus Rp3,44 triliun.

Dia menjelaskan, hitung-hitungan itu didapat dari pendapatan operasional sepanjang tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp11,98 triliun. Sementara pembayaran kepada pemasok dan karyawan PT KAI kebutuhannya mencapai Rp14,02 triliun sampai akhir tahun.

Adapun biaya pegawai yang dikeluarkan pihaknya juga sudah disesuaikan dengan tidak melakukan rekrutmen pada tahun 2020. Kemudian juga mempertimbangkan penurunan premi awak KA karena pembatasan operasional KA dan tidak memprogramkan IKKK dengan total nilai efisiensi mencapai Rp1,8 triliun.

Kemudian perusahaan juga dibebankan untuk pembayaran bunga dan beban keuangan yang diperkirakan mencapai minus Rp920 triliun sampai akhir tahun dan pembayaran pajak penghasilan mencapai minus Rp479 miliar.

"Setelah dilakukan efisiensi pemotongan biaya operasional kas Kami sampai akhir tahun maka sebesar minus Rp3,44 triliun," kata dia.