Merdeka.com - Aktivis serikat pekerja menilai, data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mengenai turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level 5,7 persen per Februari 2014 tidak mencerminkan kondisi di lapangan.

Pemerintah dituding tak mau menjelaskan data yang lebih penting yakni jumlah riil pengangguran terselubung (disguised unemployment) di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban selepas mengikuti diskusi Bank Dunia mengenai Kondisi Ketenagakerjaan Asia Pasifik, di Jakarta, Kamis (8/5).

"Terjadi penurunan TPT, tapi ada pengangguran terselubung. Itu misalnya pekerja part-time, ojek, pedagang asongan itu jumlahnya menggelembung," ujarnya.

Rekson mengatakan, dalam definisi pengangguran seperti disepakati pemerintah, adalah orang yang bekerja minimum 35 jam per minggu. Dalam hal ini, pemerintah melalui BPS, tak mau jujur bahwa banyak rakyat yang dalam kondisi sewaktu-waktu bisa jatuh miskin.

"TPT itu dari pagi sampai malam kau tidur. Kalau kamu pun kerja 1 jam seminggu saja, kamu bukan pengangguran. Pemerintah tidak pernah terbuka soal pengangguran terselubung, di situlah rakyat kita banyak," ungkapnya.

Bila data riil pengangguran terselubung sudah terpapar, imbuh Rekson, baru pemerintah dapat mencari jalan mengentaskannya. Ketiadaan data konkret mengenai jumlah penduduk rentan itu membuat lebih dari 50 persen masyarakat terserap sektor informal. "Banyak sekali masih ada di sektor informal, itu yang semestinya diatasi," kata Rekson.

Sebelumnya, Kepala BPS Suryamin membantah bila turunnya angka pengangguran sebagai manipulasi statistik atas pesanan pemerintah. Angka TPT yang sebelumnya di kisaran 6,25 persen bisa menurun, karena pihaknya mengubah metodologi asumsi jumlah penduduk.

Perhitungan pengangguran BPS di tahun-tahun sebelumnya berdasarkan data 2000, yang mengandaikan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen. Ketika  asumsi laju penduduk dinaikkan, dampaknya jumlah penduduk berusia 15 tahun bertambah drastis, sehingga ketika dibagi rerata, angka pengangguran berkurang.

Soal pemilihan waktu penggunaan metode yang berdekatan dengan akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, BPS beralasan itu kebetulan saja. Metodologi penghitungan pengangguran ini sudah digodok sejak akhir 2010. Tapi kesepakatan dengan pemerintah untuk memanfaatkannya baru tercapai 2013. 

"Baru kita launching 2013, ya pas lah, dipakai ini. Justru kalau (metodologi baru) tidak dipakai sekarang terlalu terlambat, harusnya dari bulan-bulan kemarin. Jadi enggak ada pesanan-pesanan apa ya (dari pemerintah)," kata Suryamin.