Buruh: Paling Realistis, UMP Jawa Tengah Naik 10 Persen
Merdeka.com - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berharap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah bisa mencapai 10 persen. Ini agar sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini.
"Ya paling realistis adalah kenaikan 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut saya itu paling realistis," kata Ketua SPSI Solo Wahyu Rahadi dikutip dari Antara Solo, Rabu (17/10).
Dia mengatakan usulan tersebut akan disampaikan saat pertemuan dengan Dewan pengupahan. Menurut dia, angka kenaikan tersebut dianggap layak karena merujuk pada kondisi yang ada.
Bahkan, menurut dia jika dibandingkan dengan dua provinsi tetangga, yakni Jawa Timur dan Jawa Barat, upah di Jawa Tengah jauh lebih rendah.
"Jawa Tengah ini seperti palung, di Jawa Timur angkanya (rata-rata upah) hampir Rp5 juta, sedangkan di Jawa Barat hampir Rp4 juta. Jawa Tengah ini tidak sampai setengahnya. Kalau lihat Solo batas atasnya Rp3,050 juta. Ya mungkin di angka sekarang ini yang paling realistis naik 10 persen, jadi UMK Solo di angka Rp2,2 juta," katanya.
Terkait hal tersebut, pihaknya berhadap ada kebijakan dari pemerintah pusat agar penetapan UMP ini tidak memberatkan pekerja.
Rata Rata UMP Nasional Naik 1,09 persen
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah memastikan rata-rata kenaikan UMP 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen.
Dia mengatakan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Meski demikian, pihaknya masih akan menunggu penetapan UMP per provinsi dari masing-masing gubernur dan mengumumkannya paling lambat pada 20 November 2021.
Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2021. Selain itu, dia juga meminta perusahaan sudah tidak boleh lagi menangguhkan pembayaran gaji kepada pekerja sesuai ketentuan upah minimum mulai 2022.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo Wahyu Haryanto mengatakan saat ini UMP yang ditetapkan oleh pemerintah sifatnya belum final.
"Masih ada pembahasan untuk penetapan UMK," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaTurun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaAnies Sulit Terobos 'Kandang Banteng'?
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Membedah Turunnya Angka Pernikahan Usia Muda di Indonesia
Berdasarkan laporan BPS angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang drastis
Baca SelengkapnyaJelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaMK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang
MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya