BUMN jangan dianggap ladang bisnis
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai terus berupaya meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan, diyakini BUMN bisa menyaingi perusahaan investasi milik pemerintah Singapura Temasek Holdings.
Anggota VII BPK RI, Bahrullah Akbar mengatakan keberadaan BUMN cara pemerintah untuk mendorong perekonomian Tanah Air dan sebagai alat untuk mensejahterakan "Ada segelintir BUMN ke ranah korporasi, BUMN alat negara untuk sejahterakan rakyat. Sehingga 5-10 tahun bisa jadi seperti Temasek di Singapura," ujarnya saat acara bedah buku 'BUMN Kesejahteraan Rakyat' di Djakarta Teater, Jakarta, Rabu (10/9).
Dia mengatakan pemerintah selalu menganggap BUMN ladang bisnis, padahal BUMN harus dikelola dengan baik dalam artian hal jadikan korporasi. "Hanya sekitar 20 BUMN yang bisa hasilkan dividen kepada negara."
Tata kelola BUMN seharusnya mengedepankan kesejahteraan rakyat. Salah satunya untuk mengejar kedaulatan pangan. "Pangan bisa menjadi bahan untuk nambah kesejahteraan rakyat apa yang harus dilakukan BUMN pangan ke depan, harapan kita suatu saat menjadi mandiri," ungkapnya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaTiga Proyek Mangkrak Warisan Tom Lembong Dibereskan Menteri Bahlil
Dari proyek mangkrak tersebut, Bahlil bilang 78,9 persen sudah diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun saja.
Baca SelengkapnyaPerusahaan BUMN Buka Ratusan Lowongan Kerja, Ini Bocoran Posisi Paling Banyak Dibutuhkan
Dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024 terdapat 100 lebih perusahaan BUMN yang ikut berpartisipasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jalankan Bisnis Bareng Sejak Kuliah, Pasutri Asal Malang Mengaku Rezekinya Mengalir Deras setelah Punya Anak
Saat pertama kali berkenalan, keduanya sama-sama memiliki latar belakang ekonomi yang sulit.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Resmi Bubarkan Tujuh Perusahaan BUMN, Ini Daftar Lengkapnya
Pembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca SelengkapnyaRespons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar
Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaIngat, Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan 7 Hari Sebelum Lebaran Bakal Kena Denda
Denda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca Selengkapnya