Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BUMN ini ditunjuk jadi penasihat keuangan Tax Amnesty

BUMN ini ditunjuk jadi penasihat keuangan Tax Amnesty Ilustrasi BUMN. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Setelah dibuka pada Senin (22/7) lalu, pemerintah semakin gencar mensosialisasikan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) ke masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk menampung hasil dari program tersebut.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penasihat keuangan (financial advisor) antara perusahaan dan investor.

"Kami nanti melibatkan BUMN seperti Danareksa dan Bahana, untuk membuat analisa, mencari industri yang menarik untuk bisa ditawarkan ke investor. Kalau nanti Tax Amnesty masuk agar bisa ditawarkan ke mereka," kata Menteri Sofyan di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/7).

Dia menambahkan, peran penasihat keuangan ini penting agar dana investasi bisa terserap dengan baik dan sesuai sasaran. Menurutnya, sektor-sektor yang sudah suap untuk menampung dana Tax Amnesty, yakni industri berbasis migas, baja, agro, dan lain lain.

"Yang paling siap kan umumnya project project brownfield, yang sudah ada pabrik atau mau ekspansi. (Instrumen) Apa perlunya? Bonds atau kalau mau go public di pasar modal sehingga bisa jadi tempat bagi dana Tax Amnesty," imbuhnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.

Baca Selengkapnya
Isu Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Jawaban Gibran

Isu Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Jawaban Gibran

Sri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan

Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan

Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.

Baca Selengkapnya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya