BUMN ini ditunjuk jadi penasihat keuangan Tax Amnesty
Merdeka.com - Setelah dibuka pada Senin (22/7) lalu, pemerintah semakin gencar mensosialisasikan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) ke masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk menampung hasil dari program tersebut.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penasihat keuangan (financial advisor) antara perusahaan dan investor.
"Kami nanti melibatkan BUMN seperti Danareksa dan Bahana, untuk membuat analisa, mencari industri yang menarik untuk bisa ditawarkan ke investor. Kalau nanti Tax Amnesty masuk agar bisa ditawarkan ke mereka," kata Menteri Sofyan di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/7).
Dia menambahkan, peran penasihat keuangan ini penting agar dana investasi bisa terserap dengan baik dan sesuai sasaran. Menurutnya, sektor-sektor yang sudah suap untuk menampung dana Tax Amnesty, yakni industri berbasis migas, baja, agro, dan lain lain.
"Yang paling siap kan umumnya project project brownfield, yang sudah ada pabrik atau mau ekspansi. (Instrumen) Apa perlunya? Bonds atau kalau mau go public di pasar modal sehingga bisa jadi tempat bagi dana Tax Amnesty," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaIsu Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Jawaban Gibran
Sri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaSuciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca Selengkapnya