BUMN: Holding tambang mampu beli 51 persen saham divestasi Freeport

Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong berdirinya holding perusahaan BUMN secara legal atau hukum. Salah satunya adalah holding BUMN tambang. Holding BUMN tambang ini nantinya diharapkan bisa membeli divestasi 51 persen saham Freeport.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno mengatakan, holding tambang yang menyatukan empat BUMN yaitu PT Inalum (Persero), PT Antam Tbk (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero), PT Timah Tbk (Persero) akan membuat valuasi perusahaan tinggi. Dengan begini, market value atau nilai perusahaan akan mencapai ratusan triliun.

"Pemerintah akan ambil atau tidak itu tergantung APBN, kalau pemerintah tidak ambil ya holding BUMN tambang mampu," katanya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (9/5).

Harry mengakui, jika satu perusahaan BUMN sendiri seperti Antam saja tidak mampu membeli divestasi saham Freeport. Itulah manfaat berdirinya holding perusahaan BUMN, seperti tambang.

"Antam misalnya sendiri itu tidak bisa, tiba-tiba kalau semua bergabung jadi banyak," katanya.

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kemampuan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tambang untuk melakukan divestasi hingga 51 persen saham PT Freeport Indonesia belum cukup.

Yustinus memaparkan, dari cadangan dan ekspektasi yang ada, nilai saham Freeport diperkirakan mencapai lebih dari Rp 200 triliun sehingga dibutuhkan saham sekitar Rp 105 triliun untuk mengambil alih 51 persen saham.

"Aset Antam, Bukit Asam dan Timah tidak mencukupi untuk membeli. Kemampuan BUMN itu Rp 50 triliun. Mereka tidak bisa melakukan pinjaman lebih tinggi karena peminjamnya juga tidak mau," kata Yustinus seperti ditulis Antara.

Menanggapi ini, Harry mengaku tidak sesuai dengan hitungan CITA. Nilai saham Freeport yang mencapai Rp 200 triliun ini menghitung cadangan emas yang ada di Papua. Padahal, tambang emas itu adalah milik Indonesia.

"Aset yang dihitung termasuk cadangan. Kok diakui dia. Ini cadangan milik Indonesia," tutupnya.