BUMN Dorong Distribusi Mobil Listrik di RI Lewat Jalur Laut, Ini Alasannya
Tantangan dalam distribusi antarpulau menjadi isu logistik yang perlu diatasi dengan solusi yang efisien dan aman.
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, yang merupakan bagian dari BUMN, berupaya untuk mendorong pengangkutan kendaraan listrik berbasis baterai melalui jalur laut. Inisiatif ini dianggap strategis untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia serta menciptakan peluang baru dalam sektor logistik maritim.
Namun, apa yang menjadi alasan dan urgensi di balik inisiatif ini?
Dengan meningkatnya popularitas kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia, tantangan dalam distribusi antarpulau menjadi isu logistik yang perlu diatasi dengan solusi yang efisien dan aman.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berjudul 'Mengangkut Kendaraan Listrik Berbasis Baterai dengan Aman', yang diselenggarakan oleh BUMN BKI, terungkap bahwa penggunaan angkutan laut merupakan salah satu opsi terbaik untuk mendistribusikan kendaraan listrik secara massal ke seluruh wilayah di Indonesia.
SVP Operasi Bisnis Klasifikasi PT BKI (Persero), Arief Nurtjahjo, mengungkapkan bahwa pertumbuhan pesat kendaraan listrik membuka peluang baru dalam logistik maritim, terutama untuk angkutan laut Battery Electric Vehicle (BEV).
"Potensi ini akan mendukung efisiensi distribusi kendaraan ramah lingkungan ke daerah-daerah di luar Jawa, di mana infrastruktur transportasi darat masih terbatas," ujarnya pada Kamis (15/5).
Tantangan Baru yang Dihadapi
Pengangkutan kendaraan listrik melalui jalur laut tidak lepas dari berbagai risiko. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keselamatan baterai lithium, yang berpotensi mengalami thermal runaway, yaitu kondisi di mana baterai mengalami overheating yang dapat memicu kebakaran.
Selain itu, terdapat tantangan lain seperti penempatan kendaraan di atas kapal, manajemen muatan yang tepat, dan kesiapan kru kapal dalam menghadapi situasi darurat.
Arief menekankan pentingnya forum ini sebagai penghubung antara masalah teknis dan solusi yang praktis.
"Kita perlu memastikan bahwa pengangkutan EV lewat laut dilakukan dengan standar keselamatan tinggi dan mitigasi risiko yang matang. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci," ujarnya.
Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antar berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada, sehingga pengangkutan kendaraan listrik dapat dilakukan dengan aman dan efisien.
Aturan dan Kolaborasi antara Pihak Berkepentingan
Capt. Hendri Ginting, selaku Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, asosiasi seperti GAPASDAP, dan pengelola terminal. Penempatan kendaraan di atas kapal perlu dirancang dengan hati-hati agar tidak membahayakan keselamatan awak kapal maupun infrastruktur yang ada.
"FGD ini penting untuk merumuskan regulasi teknis dan operasional yang mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik sekaligus menjamin keselamatan pelayaran," ujar Capt. Hendri.
Dia juga berharap agar standar baru dalam pengangkutan kendaraan listrik melalui laut dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh sektor industri pelayaran di tanah air.
Dukungan BUMN Mempercepat Peralihan Energi
Inisiatif yang diambil oleh BKI menunjukkan keterlibatan aktif BUMN dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Melalui forum diskusi yang melibatkan berbagai pakar dari KNKT, akademisi, pelaku industri otomotif, dan perusahaan asuransi, BKI berupaya memastikan bahwa proses pengangkutan kendaraan listrik tidak hanya efisien dari segi logistik, tetapi juga aman dan berkelanjutan.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen IDSurvey, yang merupakan holding jasa survei BUMN di bawah kepemimpinan BKI, untuk mengembangkan standar dan praktik terbaik baru dalam sektor maritim.
Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon di bidang transportasi. Dengan adanya kolaborasi yang solid, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pelopor dalam sistem distribusi kendaraan listrik laut yang aman dan dapat diandalkan, serta memperkuat peran BUMN sebagai penggerak inovasi dan keberlanjutan.
