BUMN diminta bentuk tim investigasi terkait isu pemalakan
Merdeka.com - Komisi VI DPR akhirnya mengambil keputusan untuk menyikapi laporan Dahlan Iskan dan anak buahnya terkait tudingan adanya anggota DPR yang memalak perusahaan BUMN.
Komisi VI meminta Kementerian BUMN di bawah koordinasi Deputi Industri Primer Zamkani, membuat tim investigasi untuk menelusuri laporan Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro mengenai adanya anggota DPR pemalak BUMN.
Keputusan ini adalah buntut memanasnya rapat dengar pendapat Komisi VI yang mengundang Ismed. Rapat yang semula mengagendakan pembahasan kelapa sawit sebagai topik utama, justru membahas dan menyerang Ismed yang melaporkan adanya praktik pemalakan.
"Kita minta mencari tim dan membentuk tim kredibel untuk investigasi dalam dua bulan untuk menyelidiki kasus pemalakan," ucap Pimpinan Sidang Erik Satrya Wardhana di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4).
Menanggapi ini, Zamkani mengatakan akan langsung membuat tim dan berjanji menyelesaikan penyelidikan dalam waktu 2 bulan. "Bisa pak (buat tim investigasi)," jelasnya.
Salah satu anggota Komisi VI DPR, Abdul Kadir Karding mengusulkan agar Direktur Utama PT RNI, Ismed Hasan Putro diseret ke polisi atas tuduhannya terhadap anggota DPR yang disebut-sebut memalak perusahaan BUMN. Laporan Ismed bersama Dahlan Iskan tersebut dianggap tidak terbukti dan Komisi VI belum mendapat nama anggota DPR yang terbukti memalak perusahaan BUMN.
"Kita laporkan saja ke polisi, kita merasa di fitnah, kita merasa tidak melakukan," jelasnya dalam rapat Komisi VI DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (2/4).
Menurutnya, jika Ismed tidak mau membuka mulut mengenai siapa yang melakukan pemalakan maka Komisi VI tidak segan segan melaporkan Ismed karena nama mereka sudah tercemar.
"kalau memang itu tidak ada laporkan saja ke polisi mana yang benar mana yang salah. Saya akan laporkan pencemaran nama baik," jelasnya.
Ternyata kasus laporan DPR pemalak yang pernah dilaporkan Dahlan Iskan dan Ismed Hasan Putro membawa dampak buruk kepada DPR. Salah satu anggota DPR Komisi VI Iskandar Syaichu mengaku anaknya langsung tidak mau sekolah karena mendengar dan membaca berita kalau DPR adalah tukang palak.
"Anak saya menangis. Ketika anda sebut inisial IS anak saya menangis dan minta berhenti sekolah. Gila anda. Anda mau jadi malaikat, saya ditegur sekjen partai," jelasnya.
Dalam rapat Ismed tetap bungkam dan tidak mau menyebut siapa DPR yang pernah mencoba memalak pihaknya. Hal itu membuat Komisi VI geram karena tidak ada kejelasan.
"Semua klarifikasi saya sudah sampaikan, dan saya tidak menyebut komisi manapun," ucap Ismed.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaSimpan Sabu, Anggota DPRD Ditangkap BNN NTT
RW ternyata salah satu anggota Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Panglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya
Panglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca SelengkapnyaKasus Prajurit TNI Meninggal usai Tabrak Lari, Pelaku Akhirnya Serahkan Diri usai Buron
Diduga tak bisa mengendalikan kemudi, truk itu menambrak korban hingga membuatnya meninggal di tempat.
Baca SelengkapnyaTak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca SelengkapnyaCurhat ke DPR, Kepala OIKN Sebut Anggaran IKN Rp21,7 Miliar Diblokir Sri Mulyani
Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaTNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN
Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca Selengkapnya