Merdeka.com - Mulai bulan depan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, 140 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai diperkenankan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan BUMN. 

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.03/2012 dan mulai berlaku pada 1 Juli. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi mengatakan, pemungutan dilakukan pada saat penyerahan barang dan atau jasa kena pajak, penerimaan pembayaran, atau penerimaan pembayaran termin. 

Setelah memungut PPN dan PPnBM, BUMN wajib menyetorkan kepada Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

"Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak di mana BUMN terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak," ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/6).

Selain itu, pemerintah juga mengatur kewajiban instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ke Ditjen Pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 31 Tahun 2012.

Melalui aturan ini, instansi pemerintah seperti kementerian, instansi pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan instansi pemerintah lainnya termasuk BUMN wajib memberikan data dan informasi perpajakan. Sementara lembaga tinggi negara dan lembaga pemerintah provinsi/kabupaten serta sejumlah asosiasi turut wajib memberikan data.

"Asosiasi seperti Kadin, Himpunan Bank-Bank Milik Negara, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan asosiasi lainnya," ucapnya.