Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyalurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 senilai Rp600.000 tahap empat pada Senin (1/10) pekan depan. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi.

"Awal minggu depan cair," kata Sanusi kepada Merdeka.com di Jakarta, Jumat (30/9).

Pihak menyampaikan, pemberian BSU senilai Rp600.000 ini dalam rangka meringankan para pekerja/buruh dalam memenuhi keperluan sehari-hari sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, BSU merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun, syarat penerima manfaat BSU 2022 yakni menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

Kemudian, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,tl5 juta. maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Selanjutnya, BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS danTNI/POLRI.

Jokowi Minta Penyaluran BSU Rp600.000 Dipercepat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 senilai Rp 600.000 dipercepat. Terutama, untuk penerima manfaat dari daerah-daerah yang jauh dari ibu kota.

Jokowi menilai, BSU penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat setelah terdampak kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu.

"Kita harapkan dari penyaluran BLT daya beli konsumsi masyarakat bisa terangkat menjadi lebih baik dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro," ucapnya di saat meninjau penyaluran BSU di Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (28/9).

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa secara nasional, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM sampai saat ini sudah mencapai 96,6 persen. Dia pun berjanji akan selektif untuk memantau penyaluran BSU agar lebih tepat sasaran.

"Saya akan pantau, tidak semuanya tapi ya, akan saya cek satu per satu," katanya.