BPKN terima 241 pengaduan di semester I-2018, terbanyak soal perumahan
Merdeka.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat jumlah pengaduan konsumen yang masuk di enam bulan pertama tahun 2018 meroket menjadi 241 pengaduan. Angka tersebut melampaui jumlah kasus sepanjang tahun lalu sebanyak 106 pengaduan.
Ketua BPKN, Ardiansyah Parman mengatakan, secara keseluruhan jumlah aduan yang masuk ke BPKN tersebut adalah soal perumahan. Dia menyebut, masyarakat masih banyak yang menghadapi berbagai masalah dalam melindungi hak-haknya sebagai konsumen.
"Pengaduan yang paling banyak di sektor perumahan. Sampai saat ini 2017-2018 sebagian besar pengaduan kasus perusahaan, sertifikat, pengelolaan lahan kepemilikan, muatan transaksi dan kontrak kurang berkeadilan, dan lain-lain itu masih banyak," kata Ardiansyah saat konferensi pers di Jakarta, Senin (30/7).
Persoalan pengaduan ini sebenarnya sangat masif, artinya tidak hanya terjadi di satu tempat saja. Dia menyebut, hal ini sering terjadi di wilayah sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.
"Sektor perumahan ini menjadi fokus. Jadi BPKN mengangkat sektor perumahan dan mengangkat tiga rekomendasi," imbuhnya.
Adapun tiga rekomendasi yang diberikan BPKN ke pemerintah yakni :
1. BPKN RI menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait dengan kewenangan Kementerian PUPR. Di antaranya menerbitkan PP dan peraturan pelaksanaannya sesuai amanat dalam UU No 1/2011 dan UU No 20/2011.
2. BPKN menyampaikan tiga rekomendasi kepada Ooritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Di antaranya OJK dan Kementerian PUPR melakukan pengendalian dan pengawasan penerapan perjanjian baku dan menetapkan mekanisme kontrol pada bank untuk memastikan penguasaan sertifikat.
3. BPKN menyamaikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan terkait pengawasan terhadap iklan properti, cara menjual maupun klausal baku, serta aturan spesifik mengenai keamanan transaksi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) secara online.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran segera mengirimkan tim pencari fakta khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca SelengkapnyaBahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024
Baca SelengkapnyaAkulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPBNU meminta satgas Pangan Polri terus bergerak menjaga stabilitas harga beras di pasar, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Baca Selengkapnya