Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rencananya akan menyampaikan hasil pemeriksaan audit kinerja TVRI selama periode 2017-2019. Laporan tersebut bakal diberikan kepada DPR RI pada Senin (17/2).

"Itu audit terhadap kinerja atas pelaksanaan regulasi tugas LPP (Lembaga Penyiaran Publik) TVRI 2017-2019," ujar Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif saat sesi coffee morning di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (14/2).

Sebagai informasi, TVRI mulai mengangkat Helmy Yahya sebagai direktur utama (dirut) perseroan pada 2017 sebelum pihak dewan pengawas (dewas) memberhentikannya pada 16 Januari 2020 dengan berbagai alasan. Salah satunya pembelian hak siar Liga Inggris (English Premier League/EPL) yang menimbulkan utang.

Komisi I DPR RI sebelumnya sempat mempertanyakan keputusan dewas yang memecat Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI.

"Setelah mendengarkan penjelasan, baik dari direksi maupun pak Helmy, saya cukup yakin sebetulnya tuduhan yang disampaikan oleh dewas ini sudah banyak yang bisa terbantahkan," kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris.

Sebagai pihak yang memilih dan mengangkat Dewas TVRI, Charles menyebut Komisi I berhak mengevaluasi kinerja dewas yang dinilai sudah tidak baik dalam bekerja dengan adanya kisruh di tubuh TVRI.

"Pemberhentian (dewas) itu bisa dilakukan apabila dewas tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak melakukan tugas dengan baik," tegas Charles.

Charles mengusulkan agar Komisi I kompak untuk memberikan rekomendasi pemecatan Dewas TVRI.

"Kalau menurut saya dewas sudah tidak melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, ya setahu saya, saya mengusulkan DPR RI Komisi I merekomendasikan pembebastugasan terhadap Dewas TVRI," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com