BPK sebut proses penunjukan dan pemecatan komisaris BUMN lemah

Selasa, 2 Desember 2014 16:22 Reporter : Angga Yudha Pratomo
BPK sebut proses penunjukan dan pemecatan komisaris BUMN lemah BUMN Bersyukur. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan simpul kelemahan dalam proses perekrutan dan pemecatan komisaris atau dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut penilaian BPK, ada kejanggalan terkait rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengungkapkan kejanggalan tersebut saat menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) I tahun 2014 dalam sidang paripurna DPR, Jakarta.

"BPK menemukan Kementerian BUMN belum mempunyai peraturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN, sedangkan untuk direksi sudah ada peraturannya," kata Azhar, Selasa (2/12).

Pihaknya juga menuding proses penjaringan komisaris perusahaan pelat merah tidak mengikuti aturan baku korporasi. Sebab, kata dia, jumlah komisaris atau dewan pengawas independen belum sesuai peraturan yakni minimum 20 persen dari jumlah komisaris atau dewan pengawas.

BPK tidak mempersoalkan rangkap jabatan komisaris BUMN yang biasanya diisi orang-orang di pemerintahan. "Sebagai direksi atau pengawas atau komisaris pada BUMN lain atau merangkap sebagai pejabat instansi pemerintah yang menjadi regulator dari bidang yang bersangkutan (BUMN)," terangnya. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. BUMN
  2. BPK
  3. Politik Di Komisaris BUMN
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini