Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno punya pekerjaan rumah menumpuk. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 37 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi tidak sehat. Penyebab utamanya, ketidakefisienan, ketidakpatuhan hingga mark up di lingkungan perusahaan pelat merah.

"Beberapa BUMN yang tidak sehat itu di antaranya PT Sang Hyang Sri dan PT Rajawali Nusantara," ujar Achsanul Qosasi di acara Sosialisasi Peran BPK dan DPRI dalam Pengelolaan Keuangan BUMN yang Akuntabel di Surabaya, Senin (30/3).

"Jadi dari 138 BUMN di Tanah Air, hanya ada sekitar 20 persen yang tidak sehat," pungkasnya.

Kondisi BUMN tersebut dalam perbaikan. Dari sisi profit mulai ada peningkatan. Namun, BPK masih mengendus ada pergerakan pelanggaran yang mengarah pada anak perusahaan. "Ini yang masih kita tindak lanjuti lagi dan terus akan kita periksa anak perusahaannya."

Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) triwulan I 2015 periode Januari-Maret 2015 akan dserahkan ke pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan.

"Jadi di Tahun 2016 nanti, BPK akan bersinergi dengan pemerintah terkait langkah apa yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap BUMN yang tidak sehat ini," ucapnya.