BPK keluhkan kekurangan tenaga auditor
Merdeka.com - Tiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengaudit ratusan laporan keuangan milik pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, BPK mengalami keterbatasan sumber daya manusia khususnya auditor.
Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandri mengatakan kekurangan sumber daya manusia ini menjadi poin penting yang nantinya akan dibicarakan dalam rapat kerja dalam waktu dekat.
"BPK mengalami keterbatasan sumber daya manusia, Insya Allah kalau anggaran cukup, tapi auditor kurang. Sehingga dalam raker itu kita akan sepakati tambahan pemeriksaan kinerja yang mendukung," ujarnya di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (1/7).
Dengan banyaknya audit laporan keuangan yang harus dikerjakan setiap tahun, Sapto berharap bisa segera diberi tambahan auditor baru. Solusi lain, sebagian laporan keuangan diserahkan ke akuntan publik.
"Mudah-mudahan tahun depan tambah banyak (auditor) sehingga pemeriksaan keuangan yang tertentu di raker besok kita siapkan kita serahkan ke kantor akuntan publik, kami selalu diskusi dengan rekan-rakan akuntan dan mudah-mudahan hasilnya lebih cepat," ungkapnya.
Kebutuhan ini sudah disampaikan ke pemerintah agar mendapat perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti. Persoalannya bukan hanya kekurangan SDM, tapi juga kualitas dari auditor yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
"Kami selalu melakukan pendidikan bagi rekan-rekan auditor di pusdiklat kami untuk melakukan kinerja sharing dengan negara lain, antara lain Australia, kita bicara khusus masalah itu," jelas dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaKPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar
KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Ungkap Kronologi Kasus Penggelapan BBM Senilai Puluhan Juta Rupiah di Serang Berakhir Damai
Kejagung menghentikan penanganan kasus penggelapan uang hasil penggelapan puluhan liter BBM senilai Rp53 juta.
Baca SelengkapnyaPPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Naik Lebih dari 100%, Nilainya Triliunan
PPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca Selengkapnya