Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui adanya kecenderungan terjadi penyalahgunaan anggaran sebelum pemilihan umum (Pemilu). Para politisi kerap menggunakan anggaran tidak sesuai aturan dengan tujuan memenangkan partai mereka.

Wakil BPK, Hasan Bisri, menyebut biasanya penyalahgunaan anggaran terjadi di penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) serta adanya program-program pemerintah yang di desain sangat bernuansa politis.

"Misalnya program tambahan, optimalisasi dan sebagainya yang cukup besar dan untuk membantu desa-desa yang pasti orang akan bertanya kenapa baru sekarang, kenapa dulu-dulu tidak ada," ucapnya ketika ditemui di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/1).

Hasan mengakui, bantuan sosial dan kegiatan berorientasi bantuan pada masyarakat kerap diselewengkan oleh pejabat. BPK akan memberi perhatian khusus menjelang dan sesudah pemilu mengenai masalah ini.

"Jangan sampai pemilu sudah sukses kemudian dicederai dengan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu," jelasnya.

Walau demikian, Hasan mengklaim BPK sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal tersebut. BPK akan selalu melihat bagaimana pelaksanaan program tersebut di lapangan.

"Kami sebagai pemeriksa tidak boleh curiga dulu, kami lihat dulu seperti apa pelaksanaannya di lapangan," tegasnya.

Salah satu cara yang akan dilakukan BPK adalah dengan mekanisme e-audit. BPK bisa mengumpulkan data serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang diduga terjadi fraud di dalamnya.