Merdeka.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara mencatat bahwa terdapat 4 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) di 2018 yang diberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara terdapat 1 LKKL yang mendapat opini tidak menyatakan pendapat.

"Yang keempat itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan yang tidak menyatakan pendapat itu Badan Keamanan Laut (Bakamla)," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5).

Dia mengungkapkan Kementerian atau Lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut karena permasalahan kas dan setara kas, belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud.

Namun demikian, permasalahan tersebut secara keseluruhan tidak berdampak material pada kesesuaian LKPP Tahun 2018 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun dari 4 LKKL yang mendapat opini WDP secara tahunan jumlahnya menurun dibandingkan tahun 2017 sebanyak 6 LKKL. Sedangkan 1 LKKL mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat juga menurun dibanding tahun 20I7 yaitu sebanyak 2 LKKL.