BPJS Kesehatan Sebut Kenaikan Iuran Aspirasi DPR Untuk Membantu Peserta Tak Mampu

Jumat, 15 Mei 2020 10:49 Reporter : Sulaeman
BPJS Kesehatan Sebut Kenaikan Iuran Aspirasi DPR Untuk Membantu Peserta Tak Mampu BPJS Kesehatan. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan aturan iuran kenaikan BPJS pada Maret 2020.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan MA. Selain itu, menurutnya, kebijakan tersebut telah memfasilitasi aspirasi dari wakil rakyat di Senayan.

"Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX. Untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III," jelas Iqbal melalui siaran pers pada Jumat (15/5).

Kata dia, kebijakan ini juga sebagai upaya mendukung penanganan pandemi covid-19 di Tanah Air. Di mana, pada 2020, peserta JKN atau KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaannya tetap aktif. Untuk 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus.

1 dari 1 halaman

Daftar Iuran BPJS Terbaru

bpjs terbaru rev2

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian terhadap kondisi finansial masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III Tahun 2020, di mana iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

Akan tetapi, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III diwajibkan membayar iuran Rp35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000.

Adapun, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp160.000 untuk kelas I, Rp110.000 untuk kelas II, Rp42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp80.000 untuk kelas I, Rp51.000 untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III.

"Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III," tambah dia.

[bim]

Baca juga:
Istana Tak Masalah Masyarakat Gugat Perpres Kenaikan Iuran BPJS
BPJS Kesehatan Naik, Istana Sebut Penerimaan Negara Sedang Turun Drastis
Iuran BPJS Kesehatan Naik, AHY Sebut Rakyat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga
Iuran BPJS Naik Jadi 'Kado' Istimewa Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19
Ridwan Kamil Minta Pemerintah Jelaskan Detail Alasan Menaikkan Iuran BPJS
Kenaikan Iuran BPJS Beratkan Rakyat, Ganjar Minta Kembali ke Jamkesda
Politikus PPP Nilai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menambah Beban Rakyat

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini