Merdeka.com - Keberadaan alfa (biaya distribusi) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan secara nasional dinilai memberatkan penyalur. Itu karena masing-masing wilayah memiliki jarak yang berbeda satu dengan yang lain.

Berangkat dari kondisi itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengusulkan agar alfa ditetapkan berdasarkan wilayah. Ini untuk menjaga agar distribusi dapat berjalan lancar.

"Alfa itu kan biaya distribusi, saat ini Rp 600 per liter, itu dari Sabang sampai Merauke. Artinya, kalau pengusaha itu kan ngitung, kalau punya storage di Kalimantan. Ngapain bawa ke Papua, orang malas. Padahal bangun storage di sana mahal," ujar Andy di Jakarta, Senin (24/2).

Andy meyakini, pengubahan penetapan alfa tersebut dapat menjadi stimulus bagi para penyalur untuk menanamkan investasi. Hal itu dapat berupa membangun storage.

"Syukur-sykur bangun kilang minyak. Nanti tinggal Pemda menyediakan lahannya," ungkap Andy.

Lebih lanjut Andy mengatakan, pengubahan penetapan alfa juga semakin menjamin ketersediaan energi secara lebih efisien. Tetapi, dia belum menyampaikan usulan ini kepada Kementerian ESDM.

"Dulu saya pernah ngomong ke Pak Bambang (Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan), tapi katanya mau dikaji dulu," pungkas dia.

Data BPH menunjukkan, penyalur BBM mengalami pertumbuhan sebanyak 4,9 persen dari sebanyak 6.085 penyalur pada 2013 lalu menjadi 6.385 penyalur pada 2014. Jumlah SPBU juga mengalami kenaikan sebesar 3,6 persen, dari 5.189 SPBU pada 2013 menjadi 5.376 SPBU pada 2014.

Berdasarkan provinsi, jumlah penyalur BBM terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 923 penyalur, disusul Jawa Timur sebanyak 916 penyalur. Di luar Jawa, Sumatera Utara banyak memiliki penyalur BBM (396), dan Sulawesi Selatan sebanyak 228 penyalur.

Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan catatan penyalur BBM terminim, 21 penyalur, disusul Gorontalo dengan 24 penyalur dan Sulawesi Barat dengan 26 penyalur.