BPH Migas: Jokowi berwenang 'hilangkan' premium dari Jakarta
Merdeka.com - Ide Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kemacetan di Jakarta dengan 'menghilangkan' BBM bersubsidi mendapat apresiasi sekaligus dukungan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Namun, 'penghilangan' premium dari Jakarta harus disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Iya jadi begini, untuk diketahui Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012 itu sudah memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM, BPH Migas dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," ujar Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim kepada merdeka.com di Jakarta Rabu (19/12).
Ibrahim menjelaskan, payung hukum tersebut mendelegasikan wewenang kepada Pemda untuk menentukan sendiri dan membuat peraturan teknis mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Dengan kata lain, Jokowi berwenang 'menghilangkan' BBM bersubsidi dari Jakarta.
"Pemda juga bisa mengatur sendiri kendaraan apa yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi," tegasnya.
Pemda diminta mendukung pengendalian BBM bersubsidi. "Kita kan juga berkoordinasi dengan pemda nantinya untuk penentuan jatah kuota tersebut," jelasnya.
Ibrahim menambahkan, secara logika memang jatah kuota BBM bersubsidi di Jakarta harus dikurangi. Sebab, konsumsi BBM non subsidi di Jakarta sudah lebih dari cukup.
"Logis kan, Jakarta kan sudah banyak BBM non subsidi, gas juga banyak. Jadi harus kita kawal ini. Kami kan menentukan kuota juga melihat data-data yang ada di pemda," ucapnya.
Sebelumnya, untuk menekan penggunaan mobil pribadi, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat pengadaan bus-bus baru untuk angkutan kota. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta membatasi pasokan premium bagi kendaraan pribadi.
"Gubernur (Jokowi) juga sudah usahakan ke Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), Jakarta tidak ada lagi premium. Makanya akan kami bangun apartemen sewa bulanan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/12).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie
TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo Butuh Rp450 Triliun Setahun, Benarkah Bakal Gunakan Anggaran Subsidi BBM?
Pemerintah mengalokasikan secara total subsidi energi sebesar Rp444,2 triliun untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKabar Gembira, Harga BBM Pertamax Tak akan Naik Hingga Juni 2024
Pertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Mulai Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Begini Respons Timnas AMIN
Sebelumnya, pembahasan soal program makan gratis dalam rapat kabinet dibenarkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia
Baca Selengkapnya