Merdeka.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung program perluasan segmen mandatori Biodiesel 20 persen atau B20 yang dicanangkan pemerintah Tujuan kebijakan ini untuk mendorong penggunaan energi terbarukan sekaligus menghemat cadangan devisa negara.

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami mengatakan, dukungan tersebut antara lain dilakukan dengan menyiapkan dana insentif yang diperlukan untuk memproduksi biodiesel. Insentif ini akan diberikan langsung kepada penyalur biodisel.

"Kami telah menyiapkan dana untuk perluasan segmen mandatori biodiesel B-20 yang diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk sawit di pasaran," ujar Dono dalam acara Seminar Kelapa Sawit Indonesia, Jakarta, Senin (20/8).

Dalam rangka pemanfaatan biodiesel, selama tahun 2017 BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 2,3 juta kiloliter (kl) biodiesel. Sementara itu, sampai dengan semester I-2018, BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 1,1 juta kilo liter biodiesel.

Setidaknya terdapat dua manfaat yang bisa diperoleh dari program mandatori biodiesel. Pertama, mendukung kebijakan energi baru dan terbarukan, melalui bauran energi Indonesia yang akan mendorong terciptanya ketahanan energi nasional. Kedua, mendukung terciptanya stabilisasi harga crude palm oil (CPO).

"Program mandatori biodiesel diharapkan juga menjadi solusi untuk mengatasi kelebihan pasokan sawit akibat menurunnya ekspor CPO karena tensi pasar global yang sedang tinggi. Pada Mei 2018 produksi CPO tercatat 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibandingkan April yang hanya 3,72 juta ton," jelas Dono.

Dono menjelaskan, kelebihan pasokan dimungkinkan untuk diserap melalui program Biodiesel karena saat ini utilisasi produksinya baru mencapai 30 persen atau setara 3,5 juta kilo liter per tahun dari total kapasitas terpasang. "Ini menunjukkan serapan produksi biodiesel domestik sangat mungkin untuk ditingkatkan," jelas Dono.