BP Tapera Mulai Salurkan Pembiayaan 51.000 Unit Rumah Tahun ini
Merdeka.com - Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Eko Ariantoro mengatakan, pihaknya akan segera menyalurkan pembiayaan untuk 51.000 unit rumah pada tahun ini. Rencana tersebut telah diajukan kepada komite untuk segera direalisasikan.
"Sekarang yang sudah ditargetkan dan diajukan kepada komite. Pada tahun ini kami akan menyalurkan untuk pembiayaan 51.000 unit rumah," ujarnya, Selasa (19/1).
Secara rinci, total pembiayaan tersebut terdiri dalam bentuk initial project sebanyak 11.000 unit pada semester pertama. Kemudian nanti pada semester kedua dilakukan untuk pembiayaan 40.000 unit rumah.
Adapun BP Tapera saat ini sedang menyiapkan initial project pembiayaan perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta Tapera yang memenuhi persyaratan dan urutan prioritas. Realisasi initial project akan dilaksanakan bekerja sama dengan perbankan dan diharapkan dapat dimulai pada April 2021.
Model Bisnis
Model bisnis pengelolaan dana antara Bapertarum (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BP Tapera sangat berbeda. Pertama adalah pengelolaan dana Tapera dibagi menjadi tiga proses yakni pengerahan dana, pemupukan dana Tapera, dan pemanfaatan dana Tapera.
Tiga jenis pengelolaan di mana dana yang awalnya sebesar Rp9,2 triliun, nantinya akan ada dana tambahan yang disetorkan dari para peserta PNS aktif yaitu 3 persen dikalikan sekian jumlah yang nanti ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan nanti akan ditambahkan menjadi dana yang dikelola.
BP Tapera menerima pengalihan dana Taperum milik PNS aktif dan pensiunan PNS sebesar Rp11,86 triliun dari tim likuidasi. Dari total dana tersebut, sebanyak Rp1,5 triliun telah dicairkan kepada 367.740 pensiunan PNS atau ahli waris pada tahap pertama dan sekitar Rp1 triliun lagi akan dicairkan kepada pensiunan PNS atau ahli waris pada tahap kedua.
Untuk saldo dana Taperum dari seluruh PNS aktif estimasi totalnya Rp9,2 triliun. Total dana Rp9,2 triliun tersebut akan menjadi saldo awal peserta Tapera yang saat ini perhitungannya sedang dalam proses. "Itu yang akan kami kelola dari dana yang tersedia sebanyak Rp9,2 triliun sebagai saldo awal ditambah nanti mulai melakukan pengumpulan setoran," jelas Eko.
Sejalan dengan operasional BP Tapera, Dana Taperum yang akan dikembalikan kepada PNS Aktif sebagai saldo awal peserta Tapera dapat diakses melalui portal Tapera mulai Maret 2021. Ke depan, portal tersebut juga menjadi sarana informasi bagi peserta untuk melihat akumulasi simpanan yang dibayarkan sebesar 3 persen dari gaji/upah dan hasil pemupukannya secara transparan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaFOTO: BTN Berupaya Jaga Pertumbuhan KPR di Tengah Kenaikan Harga Rumah Subsidi pada 2024
BTN berupaya semakin kreatif dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk ketika harga rumah bersubsidi diputuskan naik.
Baca SelengkapnyaTak Ingin 50 Juta Warga Pantura Tenggelam, Prabowo: Pembangunan Tanggul Raksasa Harus Dipercepat
Proyek tanggul raksasa merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi, hingga hilangnya banyak lahan.
Baca SelengkapnyaIbu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin
Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Makin Sulit Punya Rumah, Potensi Backlog Perumahan Bertambah 170.000 Unit Tiap Tahun
SMF menyoroti rumus BPS dalam menghitung angka backlog yang masih mengacu pada ukuran rumah tangga, bukan keluarga.
Baca SelengkapnyaTernyata, Pengeluaran Rata-Rata Masyarakat Jakarta Hampir Rp3 Juta Setiap Bulan
Untuk pengeluaran komoditas non makanan mencakup perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
Baca Selengkapnya