Bos Pajak telusuri dugaan manipulasi pajak Ford Indonesia

Kamis, 15 September 2016 21:14 Reporter : Hana Adi Perdana
Bos Pajak telusuri dugaan manipulasi pajak Ford Indonesia 2017 Ford Raptor. Cheatsheet.com

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih terus melakukan penyelidikan dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh merek dagang PT Ford Motor Indonesia (FMI). DJP menduga, perusahaan otomotif asal Amerika Serikat ini melakukan manipulasi pajak barang merah (PPnBM).

"Sudah lama kita tangani karena itu masalah dengan bea cukai juga. Pasti kalau ada tax evasion pasti kita lakukan tindakan," ujar Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi di kantornya, Jakarta, Rabu (15/9).

Tax evasion merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memperkecil nilai pajak dari yang seharusnya dibayarkan.

Dugaan semakin kuat karena PT FMI nampak tergesa-gesa hengkang dari Tanah Air pada awal tahun lalu. Kendati menyebut karena ada permasalahan ekonomi, namun Ken mengindikasi ada upaya Ford dalam menghindari aksi manipulasi mereka pada PPnBM.

Ken menduga, Ford memanipulasi jumlah kursi penumpang untuk mobil jenis Everest dari sebelumnya 7 kursi menjadi 10 kursi. Sebab, dengan 7 kursi Ford dikenakan pajak 40 persen.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2006 dan PP No. 41 tahun 2013, yang di dalamnya mengatur tentang kendaraan dengan spesifikasi 7 Seat, 4x4, dan 2.500 CC dikenakan pajak 40 persen.

Caranya, Ford sebelumnya mengimpor Everest dari pabrik Auto Alliance Thailand/AAT, dengan model 7 kursi. Namun, sebelum sampai ke tangan konsumen Indonesia, Ford mengirimkannya terlebih dahulu ke RMA Group (Thailand) melalui divisi Global Fleet Sales (GFS) sebagai distributor Ford di berbagai negara, khusus model 44, dengan tujuan dimodifikasi menjadi 10 bangku (penumpang).

Spesifikasi 10 kursi diterima hingga gudang Ford di Indonesia. Namun, sebelum sampai ke tangan konsumen, Everest 10 kursi kemudian dirombak lagi menjadi 7 kursi.

Atas upayanya tersebut, Ford akhirnya hanya dikenakan pajak sebesar 10 persen karena telah mengubah jumlah kursi penumpangnya.

Hingga saat ini, pemerintah melalui Ditjen Pajak masih terus mengumpulkan berkas-berkas agar bisa di selidiki. "Berkasnya saat ini masih kita lengkapi. Ini baru bukti permulaan, jadi tunggu berkasnya lengkap dulu baru kita selidiki," tutupnya. [idr]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini