Bos pajak mengaku tak puas pencapaian Tax Amnesty periode I
Merdeka.com - Periode I Tax Amnesty dengan tarif terendah 2 persen akan segera berakhir pada 30 September 2016. Banyak pengusaha besar sudah ikut amnesti pajak termasuk mereka yang tergabung dalam Kamar Dagang Dan Industri (Kadin).
Meski penerimaan amnesti pajak meningkat di akhir periode I tak lantas membuat Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi puas. "Saya belum puas kalau nilainya segitu, saya tidak pernah puas. Tanya sama orang yang suka bilang target," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/9) malam.
Dirinya mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus bekerja keras untuk menyukseskan sejumlah target Tax Amnesty. Salah satunya target penerimaan uang tebusan yang ditetapkan sebesar Rp 165 triliun. "Iya kita kerja keras saja," ujarnya.
Menurut data yang diperoleh melalui www.pajak.go.id, Rabu (28/9) pukul 09.00 WIB, total tebusan berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima berhasil meraup mencapai Rp 73,3 triliun.
Total tebusan mencapai Rp 73,3 triliun berasal dari pembayaran berdasarkan SSP sebesar Rp 69,9 triliun, pembayaran tunggakan Rp 3,06 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 322 miliar.
Sebagian besar SSP merupakan total tebusan amnesti pajak yang kini mencapai Rp 54,2 triliun. Sementara itu, total harta yang dideklarasikan hingga saat ini tercatat sebesar Rp 2.510 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak Kirim Surat Cinta Via Email ke 25 Juta Wajib Pajak, Begini Isinya
Masyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPenjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21
Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca Selengkapnya