Bos LPS: Informasi yang dimiliki otoritas tidak lagi eksklusif
Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah menyampaikan beberapa perubahan situasi terhadap arus informasi yang masuk saat ini dibandingkan periode 1997-1998 lalu. Perbedaan itu jelas terlihat pada perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang dewasa ini.
Halim menyampaikan, Indonesia pada waktu itu hidup dalam sistem ekonomi, politik, dan sosial yang boleh dikatakan tersentralisasi. Di mana arus data dan informasi lebih terstruktur dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi dan lebih banyak searah.
Pada waktu itu, pemahaman masyarakat atas cara kerjanya berbagai lembaga ekonomi dan sosial juga masih belum tinggi. Akibatnya, peran otoritas cenderung lebih dapat memengaruhi persepsi dan perilaku pelaku ekonomi.
"Dewasa ini, kita berhadapan dengan situasi yang amat bertolak belakang dengan yang saya sampaikan tadi. Kita dewasa ini hidup dalam alam yang semakin terdesentralisasi. Informasi tidak lagi eksklusif dimiliki oleh otoritas atau lembaga resmi tetapi data dan informasi dibuat, diolah dan disebarkan oleh masyarakat luas melalui alat komunikasi mobile," kata Halim dalam acara LPS Research Fair 2018, di Hotel Luwansa, Jakarta, Selasa (25/9).
Menurut Halim, data dan informasi pada masa ini menjadi inklusif secara real time dan multi arah. Cara bekerja lembaga-lembaga pemerintahan dan sosial ekonomi juga menjadi lebih transparan dan makin dipahami oleh masyarakat.
"Ada kemungkinan, persepsi dan respons pelaku ekonomi kelihatannya menjadi mudah berubah akibat diserbu oleh data dan informasi yang bertubi-tubi ini. Perilaku menjadi berubah dengan cepat dan akibatnya ketidakpastian meningkat," kata Halim.
Menjadi persoalan, kata Halim, dengan kemudahan teknologi saat ini abanyak data dan informasi yang beredar ke tangan masyarakat yang dikhawatirkan itu tidak benar. Sehingga dengan mudah masyarakat dapat menerima dan kembali menyebarluaskan informasi yang belum tentu benar.
"Kemudian diforward ke sana sini dan tidak ada yang menyanggah mungkin tidak sanggup, karena begitu banyak berita hoax ini akhirnya akan dapat dianggap menjadi suatu kebenaran," kata Halim.
Oleh karena itu, bagi pembuat kebijakan ini menjadi hal serius yang perlu didalami. Upaya mempengaruhi persepsi publik dan pelaku ekonomi menjadi harus lebih intens, direct, dan terukur. "Dewasa ini unit kehumasan tidak lagi sekedar menjelaskan tetapi juga harus mampu memerangi berita hoax," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil
Budi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.
Baca SelengkapnyaPSI: Lanjutkan Sirekap, tapi Penyempurnaan Harus Dilakukan
Sirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi Bakal Tindak Tegas Ormas yang Maksa Minta THR ke Pengusaha
Pihaknya tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya peran serta masyarakat.
Baca SelengkapnyaJK soal Anies Dilaporkan ke Bawaslu: Datanya dari Pak Jokowi, Keduanya Diperiksa Rame Negeri Ini
Laporan itu bagus apabila diproses oleh Bawaslu, karena sumber datanya dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaDiseminasi adalah Penyebaran Informasi kepada Khalayak, Begini Strateginya
Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh orang-orang.
Baca SelengkapnyaPolisi Bersenjata Kawal Pelipatan Surat Suara Pemilu di Gudang Logistik Rohil
Pelipatan surat suara dilakukan oleh 259 orang. Proses pelipatan mulai dilakukan pada pukul 08.00 WIB.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Take Down 1.971 Berita Hoaks di Media Sosial Terkait Pemilu
Sisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca SelengkapnyaJokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan
Menurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca Selengkapnya