Bos KAI kesal BPN lamban sertifikasi aset lahan
Merdeka.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengeluhkan lamanya proses sertifikasi lahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasalnya, dari lahan yang dimiliki oleh KAI sekitar 270 juta meter persegi hanya 90 juta meter persegi yang sudah disertifikasi.
Dalam kerja sama percepatan sertifikasi dengan BPN lima tahun lalu, dijanjikan dalam jangka waktu satu tahun, lahan sebanyak 1 sampai 1,5 juta meter persegi sudah mendapat sertifikat.
Direktur Utama PT KAI, Ignasius Jonan, mengungkapkan lahan KAI yang belum bersertifikat sebanyak 180 juta meter persegi. Jadi berdasarkan hitungannya maka butuh waktu 120 tahun untuk penyelesaian.
"Kalau 180 juta meter persegi berarti butuh 120 tahun, nanti keburu BPN sudah pindah ke Sudirman," ujarnya di Kantor Pusat BPN, Jakarta, Jumat (21/3).
Maka dari itu, dengan adanya kerja sama kali ini, diharapkan BPN dapat menyelesaikan sertifikasi sebanyak 30 juta meter persegi dalam jangka waktu 6 tahun.
"Kami mengharapkan sertifikat clean and clear 1 tahun, tapi kalau bisa 30 juta ya 6 tahun," katanya.
Jonan mengaku hasil sertifikasi lahan akan dipergunakan untuk memperbaiki pelayanan moda transportasi kereta kepada masyarakat. Tetapi, perbaikan tersebut harus dilakukan secara perlahan karena keterbatasan anggaran.
"Hasil dari tanah, kereta api diperbaiki pelan-pelan karena uangnya juga tidak banyak," ucapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan tersebut mengekspor sarung tangan sebanyak 339 karton
Baca SelengkapnyaProses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaHadi menyerahkan 500 sertifikat kepada masyarakat secara langsung di lahan sawah yang dimiliki masing-masing penerima.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaGerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca SelengkapnyaMomen AHY blusukan ke Manado, satu hari setelah dilantik jadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaApabila berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap alias P21 maka akan dilanjutkan dengan penyerahan barang bukti lengkap dengan tersangkanya.
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya