Bos Indofood: Proses administrasi Tax Amnesty kok ruwet banget
Merdeka.com - Direktur Utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), Franciscus Welirang mengeluhkan proses administrasi pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty). Menurutnya, proses ikut tax amensty tergolong menyusahkan dan sangat panjang.
Misalnya, format dalam formulir pendaftaran, Surat Pernyataan Harta (SPH) dan cara pengisian dengan berbagai item. "Kok rasanya formatnya ruwet banget," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/9).
Dia meminta agar pemerintah mempercayai laporan SPH yang diajukan Wajib Pajak (WP) dengan menggunakan sistem pungutan pajak secara self assessment. Selama ini, wajib pajak dimintai bukti-bukti harta yang harus dilampirkan saat mengajukan tax amnesty.
"Basisnya self assessment dulu, saling mempercayai itu penting. Pemerintah perlu percaya orang yang mengajukan tax amnesty dengan tulus bahwa dia akan mendeklarasikan apa yang dimiliki dan mempercayai kepada pemerintah apa yang dia miliki. Jangan minta bukti ini itu, jadi ruwet administrasi," harap Franky.
Franky berharap pemerintah menjamin kerahasiaan data wajib pajak sehingga tidak ada ketakutan dari masyarakat. "Kita tidak takut ikut tax amnesty, tapi pemerintah juga harus men-threat dalam arti kata sesuatu yang lebih menjamin. Saya kira itu falsafah dasar," terang Franky.
Sebagai perusahaan terbuka, pihaknya menyatakan akan ikut program tax amnesty karena merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). "Indofood perusahaan publik, masa dia ngibulin publik," ucap dia.
Secara tegas, dia meminta kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak agar menyederhanakan proses administrasi pendaftaran program tax amnesty. "Kalau saya pribadi, pasti mengaku di tax amnesty," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sektor pertanian negara itu pun mengalami penurunan produksi, karena kurangnya modal, peralatan, pupuk hingga insektisida yang dibutuhkan oleh para petani.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Rp15.000 per anak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mengalokasikan secara total subsidi energi sebesar Rp444,2 triliun untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaProgram makan siang gratis telah dibahas dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin 26 Februari 2024
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pihak yang menyebut program makan siang gratis tidak penting adalah orang yang tak waras dan tidak cinta Tanah Air.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaCak Imin berjanji, jika paslon capres-cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin menang di Pemilu 2024 nanti sudah sepakat ada empat agenda yang akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaPerbincangan publik terkait food estate di tahun politik semakin memanas.
Baca Selengkapnya