Merdeka.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan pembersihan data anggota BPJS yang tak dikenali. Pihaknya menemukan 27 juta data anggota tak dikenali berdasarkan temuan BPKP.

"Semua sudah selesai, jadi BPKP menemukan 27 juta data, kami cleansing semua. Hasil cleansing kami sudah sampaikan ke Menkes. Menkes sudah menyampaikan ke Mensos, itu akan ada rapat tiga menteri," jelasnya usai berkunjung ke RSI Aisyiyah, Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11).

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, DPR menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan mulai berlaku awal tahun mendatang. Kenaikan yang ditolak adalah PBPU Kelas III. DPR menolak sampai proses pembersihan data terpenuhi.

"Kami di BPJS Kesehatan sudah melapor kemarin cleansing sudah selesai. Sehingga finalisasi, nanti di rapat tingkat menteri," ujarnya.

Jika pun nantinya tetap terjadi kenaikan, tetap ada bantuan subsidi dari pemerintah. Namun pemberian subsidi ini akan akan diputuskan setelah rapat tingkat menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Nanti tunggu lah hasil rapatnya," kata Fachmi.

Menkes Usul Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tak Naik

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto menginginkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kelas III tak dinaikkan. Bila tak mengalami kenaikan, iuran akan tetap sebesar Rp 25.500 per orang setiap bulan.

Terawan mengaku punya alasan mendasar sehingga mengusulkan hal tersebut. "Yah jelas karena cinta rakyat," ucapnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).

Mantan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini berpendapat pemerintah bisa memberikan subsidi kepada peserta BPJS kelas III. Namun, dia enggan merinci berapa banyak peserta yang akan mendapatkan subsidi.

"Nanti tak cek yo ke BPJS sama ke mereka yang punya data," ujarnya.