Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja mengantisipasi bonus demografi penduduk Indonesia pada 2030 mendatang. Menurutnya, melalui UU Cipta Kerja akan tercipta investasi yang inklusif yang akhirnya membuka ruang penciptaan lapangan kerja.

"Bonus demografi di depan mata, pada 2030 sebanyak 60 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif, bayangkan kalau negara tidak hadir memberikan ruang bagi mereka dalam konteks regulasi. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa investasi ini hanya pro kepada pengusaha-pengusaha besar, mohon maaf boleh kita bikin ruang khusus," ujar Bahlil dalam bincang-bincang bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf, dikutip Antara, Rabu (21/10).

Dia menjelaskan, saat ini terdapat 7 juta orang yang mencari lapangan pekerjaan, sebanyak 2,9 tahun angkatan kerja lahir, lalu ada 3,5 juta terkena PHK karena COVID-19.

"Kalau kita total jumlah itu ditambah dari asosiasi, negara punya anak-anak bangsa yang mencari lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta. Pertanyaannya adalah, apakah bisa cukup diterima jadi PNS, TNI, Polri, atau BUMN. Saya pikir tidak cukup. Maka sektor swasta, pintu masuknya adalah bagaimana ada investasi," paparnya.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga akan memberikan kepastian kepada pengusaha untuk proses percepatan izin agar investasi terealisasi. Pada 2019, realisasi investasi mencapai Rp809 triliun, atau 102,2 persen dari target realisasi investasi 2019, dengan komposisi Jawa sekitar 53 persen dan luar Jawa 47 persen.

Dia menambahkan realisasi investasi dari Januari sampai Agustus tahun ini tercatat Rp402,67 triliun atau 49,3 persen dari target yang sebesar Rp817 triliun tahun ini. "Awalnya, kita punya target Rp886 triliun, karena COVID-19 kita revisi menjadi Rp817 triliun," ucapnya.

Sukseskan Bonus Demografi

Executive Director Center for Youth and Population Research, Dedek Prayudi mengatakan, bonus demografi adalah transisi kependudukan di mana penduduk usia produktif berjumlah sekurangnya 2 kali penduduk usia tidak produktif. "Kunci dalam menyukseskannya adalah produktivitas. Untuk mendorong produktivitas penduduk, kita berbicara soal SDM Indonesia yang sehat, terdidik/terlatih dan memiliki pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis.

Dia menerangkan, tiga komponen tersebut kemudian diramu untuk mewujudkan dua prakondisi di mana kesuksesan dalam memetik bonus demografi terasosiasi dengan RUU Cipta Kerja. Pertama, lapangan pekerjaan yang tersedia; kedua sebaran dan kualitas SDM Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi kewirausahaan.

"Sebuah riset menyebutkan bahwa di antara beberapa faktor yang menentukan keputusan calon investor, salah satu yang paling signifikan adalah kepastian hukum, termasuk kompleksitas pelaksanaannya. UU Cipta Kerja memberikan insentif untuk faktor tersebut melalui penyederhanaan dan sinkronisasi perundang-undangan," terangnya.

Namun, Dedek menilai, adanya Undang-Undang Cipta Kerja tidak cukup untuk memaksimalkan bonus demografi Indonesia. Untuk itu diperlukan SDM yang sesuai dengan iklim usaha dan kebutuhan industri.

"Inilah tantangan pemerintah ke depan agar ruang yang telah disediakan oleh RUU ini dapat terisi maksimal. Apabila ruang ini terisi dengan baik, pemuda adalah kelompok yang paling diuntungkan, melalui terciptanya kemudahan memulai dan menjalankan usaha, juga terbukanya lapangan kerja," tegasnya.

Sebagai gambaran tentang keadaan terkini, ILO menemukan lebih dari separuh orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan latar belakang skill dan pendidikannya. Ketidaksesuain antara kualitas SDM dengan kebutuhan industri/usaha hanya akan memperpanjang clash kepentingan antara pekerja yang tidak produktif dan pengusaha yang menginginkan profit.

"UU Cipta Kerja sudah cukup baik memenuhi kebutuhan untuk dibukanya lapangan pekerjaan (demand), tapi kemudian tantangan kita adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sisi supply," tutup Dedek.